Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021
P. 97
Judul Keren! Menteri Kelautan Korsel Pakai Jasa Awak Kapal RI
Nama Media okezone.com
Newstrend Pelindungan AKPI
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/05/31/320/2418161/keren-
menteri-kelautan-korsel-pakai-jasa-awak-kapal-ri
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-05-31 22:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea dipastikan
mendapat perlindungan. Hal ini menjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Korea
Selatan (Korsel). Peningkatan pelindungan dilakukan salah satunya dengan memperkuat
kompetensi para AKPI sesuai pasar kerja.
KEREN! MENTERI KELAUTAN KORSEL PAKAI JASA AWAK KAPAL RI
JAKARTA - Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) yang bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea
dipastikan mendapat perlindungan. Hal ini menjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia
dan Korea Selatan (Korsel).
Peningkatan pelindungan dilakukan salah satunya dengan memperkuat kompetensi para AKPI
sesuai pasar kerja.
Kesepakatan peningkatan pelindungan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) tentang Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi AKPI
yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Korea, Seong-Hyeok Moon, secara virtual pada Senin (31/5/2021).
Penandatangan Nota Kesepahaman ini menjadi momen penting bagi kedua negara karena
menandai dimulainya implementasi kerjasama bilateral terkait hubungan kerja dan tenaga kerja
bagi awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea di atas 20 ton.
"Atas nama Pemerintah Indonesia, kami sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Korea atas kerja sama bilateral yang terjalin dengan baik khususnya di
bidang ketenagakerjaan," kata Ida.
Ida mengatakan, bagi Pemerintah Indonesia, urgensi keberadaan nota kesepahaman ini adalah
mempertimbangkan kerentanan perlindungan AKPI yang bekerja di kapal. Apalagi, adanya
96
