Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021
P. 95

Judul               Program JKP Ditunggu-tunggu, Kapan Bisa Diakses?
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5589081/program-jkp-
                                    ditunggu-tunggu-kapan-bisa-diakses
                Jurnalis            Hendra Kusuma
                Tanggal             2021-05-31 22:21:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pemerintah  telah  menyiapkan  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (  JKP  ).  Program  ini
              nantinya akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ditujukan kepada para korban PHK yang
              tercatat sebagai peserta BP Jamsostek. Bagaimana progres kebijakan JKP? Kapan dirilis? Direktur
              Perencanaan  Strategis  dan  Teknologi  Informasi  BPJS  Ketenagakerjaan  Pramudya  Iriawan
              Buntoro mengungkapkan proses implementasi JKP saat ini baru sampai tahap persiapan regulasi.


              PROGRAM JKP DITUNGGU-TUNGGU, KAPAN BISA DIAKSES?

              Pemerintah  telah  menyiapkan  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (  JKP  ).  Program  ini
              nantinya akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ditujukan kepada para korban PHK yang
              tercatat sebagai peserta BP Jamsostek.

              Bagaimana progres kebijakan JKP? Kapan dirilis? Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi
              Informasi  BPJS  Ketenagakerjaan  Pramudya  Iriawan  Buntoro  mengungkapkan  proses
              implementasi JKP saat ini baru sampai tahap persiapan regulasi.

              Regulasi yang dimaksud dari Kementerian Ketenagakerjaan. Aturan tersebut merupakan turunan
              dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP.
              "Sampai  dengan  saat  ini  kami  juga  sedang  melakukan  koordinasi  regulasi  dengan  KL  untuk
              mendapatkan aturan operasional yang lebih teknis lagi pada level aturan menteri baik itu Menteri
              Keuangan dan Menteri Ketenagakerjaan dan peraturan badan dan direksi dan di internal kami,"
              kata Pramudya dalam video conference, Senin (31/5/2021).

              Selain  regulasi,  Pramudya  menjelaskan  pihaknya  juga  tengah  menyiapkan  infrastruktur
              operasional program JKP, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem, hingga regulasi
              untuk internal. Adapun proses integrasi data dengan BPJS Kesehatan.
              "Untuk program JKN ini pun masih on progress prosesnya. Harapannya nanti di Juni ini kami bisa
              sama-sama  memastikannya,  karena  salah  satu  kriteria  yang  eligible  menerima  JKP  adalah
              mengikuti program JKN," ujarnya.

                                                           94
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100