Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2021

"Untuk itu integrasi data menjadi salah satu bagian penting, itu persiapan-persiapan yang kami
siapkan sampai saat ini, dan masih proses. Sementara itu persiapan internal maupun bersama
dengan KL lain untuk regulasi," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengungkapkan
pemanfaatan program JKP tidak menambah beban iuran peserta karena akan disubsidi oleh
pemerintah.

Program JKP nantinya bisa diberikan langsung kepada para peserta yang tercatat patuh dalam
hal pembayaran iuran program yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun demikian, ada empat tantangan dalam mengimplementasikan program JKP.

Pertama, meningkatkan jumlah peserta di tengah pandemi COVID-19.

"Jadi tren kepesertaan kita di pandemi ini beberapa industri alami tekanan sehingga jumlah
peserta turun, nah JKP baru lahir. Jadi tantangannya adalah bagaimana akselerasi jumlah
peserta agar banyak orang yang bisa nikmati JKP, karena JKP dilahirkan sebagai satu insentif
bagi peserta," katanya.

Kedua, meningkatkan kepatuhan peserta. Menduru dia, tingkat kepatuhan menjadi salah satu
syarat bagi para peserta mendapatkan program JKP.

"Bagi yang patuh nanti otomatis tanpa tambahan iuran, jadi perusahaan akan bayar seperti
biasa, tapi oleh pemerintah ditambahkan iuran 0,22% dan sebagian iuran JKK dan JKM yang
dibayarkan seperti biasanya akan dilakukan rekomposisi iuran," kata Zainudin.

Ketiga, tantangannya adalah pengintegrasian dengan data JKN.

Keempat, tantangannya dalam mengenai hubungan kerja khususnya para pekerja outsourcing
dan tenaga kontrak.

"Dia pindah-pindah, ini tantangan tersendiri. Bagaimana administrasi terkait dengan hubungan
kerjanya menjadi lebih bagus," ujarnya.

"Itu minimal 4 tantangan yang dihadapi JKP. Namun kami optimis dengan program baru ini akan
trigger kepatuhan kepesertaan jaminan sosial, bukan hanya di BPJS Ketenagakerjaan tapi juga
JKN karena yang mau diciptakan JKP ini adalah ekosistem jaminan sosial yang baik," ungkapnya.

95