Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2020

PUTUS RANTAI PERBUDAKAN

Sejumlah pekeija migran Indonesia ditengarai menjadi korban perbudakan dan perdagangan
orang. Pelakunya diduga melibatkan jaringan lintas negara. Polri kini menangani sejumlah kasus
tindak pidana perdagangan orang terkait pekerja migran Indonesia di sektor kelautan.

Polisi menemukan beberapa pekerja migran Indonesia (PMI) di kapal-kapal ikan asing tak
dilengkapi surat-surat yang sah." Laporan para ABK yang merasa dirugikan mulai bermunculan
setelah mereka sadar telah menjadi korban karena yang diterima berbeda dari yang dijanjikan,"
kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ferdy
Sambo.

Polri tengah menangani sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Di Kepulauan
Riau (Kepri), penyelidikan, di antaranya, membuat polisi harus mencari W, warga Taiwan yang
terakhir terpantau tinggal di Singapura. Ia diduga meminta sejumlah perusahaan di Indonesia
untuk mencari calon awak kapal ikan.
Adapun Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taiwan (TETO) di Indonesia menyebut, lebih dari 60
persen PMI kelautan di ka-pal-kapal ikan tercatat diberangkatkan oleh agen di luar Taiwan dan
Indonesia. Dengan kata lain, ada pihak di negara lain yang terlibat dalam pemberangkatan PMI
kelautan ke Taiwan. Berdasarkan catatan Taiwan, kini ada 12.983 PMI di kapal-kapal ikan
Taiwan.

Dalam pengusutan sejumlah kasus PMI kelautan, polisi menemukan simpul utama di dalam
negeri ada di Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kepri. Dari para calo di beberapa daerah, para
calon PMI dikumpulkan di Tegal, Pemalang, dan Jakarta.

Dari tempat pengumpulan di DKI Jakarta dan Jawa Tengah itu, sebagian PMI diberangkatkan ke
Kepri lalu ke Singapura untuk kemudian menuju ke negara lain. Namun, ada pula

PMI yang langsung diberangkatkan ke kapal-kapal ikan di sekitar Selat Malaka.

Sementara penelusuran Serikat Buruh Migran Indonesia ditemukan kasus PMI dikumpulkan di
Pemalang dan Tegal sebelum diterbangkan ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta,
Banten. Sebagian besar diterbangkan ke Singapura dan Taiwan sebelum diterbangkan kembali
ke negara lain atau dinaikkan ke kapal-kapal ikan milik sejumlah negara.

Kepada mereka, agen biasanya menjanjikan proses yang dilalui legal dan gaji besar. Namun,
anehnya, dokumen mereka ditahan, ada yang oleh agen ada pula yang ditahan kapten atau
perusahaan kapal. Ini membuat PMI kesulitan melepaskan diri dari sindikat.

"Mereka berangkat dengan visa kunjungan biasa, dari Jakarta transit di Hong Kong atau langsung
ke Korea Selatan. Mengapa Korea? Sebab di sana terdapat pabrik pengolahan ikan yang bekerja
sama dengan kapal-kapal penangkap ikan dari China," tutur Kepala Unit IV Tindak Pidana
Perdagangan Orang Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Umum Komisaris Chuck Putranto.

Mekanisme internasional

Untuk meredam kasus TPPO, pendiri Indonesia Ocean Jus-tiee Initiative (IOJI) Mas Ach-mad
Santosa mendorong sanksi di kasus TPPO tidak berhenti pada tersangka perseorangan. Sanksi
juga harus dijatuhkan kepada perusahaan dan pemilik perusahaan yang terlibat dalam sindikat.
"Indonesia punya kerangka hukum yang kuat untuk menindak," ujarnya.
Dalam Undang-Undang No-mor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, khususnya pasal
4 dan pasal 10, dicantumkan hukuman dan kriteria orang yang bisa dihukum karena TPPO dalam
kasus PMI. Dalam Pasal 4 UU No 21/2007 ditegaskan, siapa pun akan dipidana jika membawa

20