Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 SEPTEMBER 2020

Judul Potensi Gejolak, RUU Ciptaker Baiknya Ditunda Dulu
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/humaniora/info-publik/901257/potensi-gejolak-ruu-
ciptaker-baiknya-ditunda-dulu
Jurnalis Cecep Jambak
Tanggal 2020-09-22 05:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Jakarta: Pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di
tengah pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dan kegaduhan.

POTENSI GEJOLAK, RUU CIPTAKER BAIKNYA DITUNDA DULU
Jakarta: Pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di
tengah pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dan kegaduhan.

"Agar menunda pembahasan rancangan undang-undang yang berpotensi menimbulkan
kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat
(PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang meminta DPR untuk menunda pembahasan itu
disampaikan dalam konferensi pers secara daring, Senin (21/9/2020).

Mu'ti menyarankan untuk DPR lebih fokus mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi
Covid-19 ketimbang membuat sesuatu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Menurutnya,
pengawasan anggaran Covid-19 lebih berarti agar masyarakat bisa merasakan langsung manfaat
kebijakan tersebut. "Agar dipergunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung manfaatnya
oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19,"
ujarnya.

Kepada DPR dan elit politik Indonesia lain, Mu'ti berharap dapat menunjukkan tanggung jawab
dalam penanganan Covid-19. "Agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas
politik kekuasaan pribadi atau kelompok. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin
memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan," katanya.

Diketahui, RUU Ciptaker tengah dibahas DPR bersama pemerintah. Namun, pembahasan
tersebut menuai pelbagai penolakan dari kelompok buruh hingga organisasi masyarakat karena
dinilai merugikan rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengklaim pembahasan RUU Ciptaker sudah mencapai 90 persen, dan akan selesai dalam masa
sidang paripurna tahun ini.

29