Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

PEKERJA DI KARANGANYAR RELA THR DICICIL LIMA KALI

KARANGANYAR - Sejumlah pekerja di Karanganyar rela tunjangan hari raya (THR) mereka dicicil
lima kali. Meski hal itu melanggar surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang meminta
THR dibayarkan sekali. Paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Hal itu didasari kondisi
perusahaan yang terdampak pandemi.

Informasi yang dihimpun, ada beberapa perusahaan yang berencana mencicil THR tiga sampai
lima kali. Padahal sesuai ketentuan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), THR dibayarkan
sekali dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Namun, karena saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, melalui Surat Edaran (SE)
Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020, pemberian THR ditunda sesuai jangka waktu yang telah
ditentukan. Sesuai kesepakatan pengusaha dan buruh.

"Kemarin sudah ada pengumuman. Dan fix untuk pemberian THR dicicil sebanyak lima kali,"
teran salah seorang pekerja di perusahaan tekstil Widyo kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin
(21/4).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Martadi
melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Hendro Prayitno mengungkapkan, sesuai
dengan peraturan Menaker, tidak diperbolehkan mencicil THR. Apalagi jika perusahaan sampai
mencicil THR lima kali. Dia menilai, kondisi ini membuat buruh sama halnya melepaskan haknya
sebagai pekerja.

"Jadi kami tadi sudah berkoordinasi dan diskusi dengan moderator yang menangani terkait
hubungan industrial. Kalaupun memang ada perusahaan yang melakukan hal tersebut, ya berarti
pekerja itu melepaskan haknya. Karena secara aturan itu memang tidak boleh," tegas Hendro
yang juga Sekretaris II Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) Kabupaten Karanganyar ini.

Hendro menambahkan, setelah dibukanya posko pelayanan bagi pekerja, sejauh ini belum ada
laporan terkait problematika THR. Posko THR bakal didirikan hingga H-1 Lebaran.

"Posko ini kami sediakan untuk menerima aduan dari pekerja yang tidak menerima THR tahun
ini. Jika ada pelanggaran, tim akan memberikan rekomendasi kepada Satwasker Provinsi Jawa
Tengah (Jateng). Selanjutnya memberikan sanksi kepada perusahaan bersangkutan,"
tandasnya.

Terpisah, jajaran Komisi B DPRD Karanganyar menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah
perusahan, kemarin. "Kami cek kesiapan perusahaan-perusahaan untuk penyaluran THR tahun
ini. Sejauh mana mereka memberikan THR itu ke pekerja," ucap Sekretaris Komisi B DPRD
Karanganyar Bobby Aditya Putra.

(rud/adi/ria)

103