Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 156

TELAT BAYAR THR, PERUSAHAAN BISA DIBEKUKAN DAN DENDA 5 PERSEN

              RMOLBANTEN Tunjangan Hari Raya (THR) oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya,
              baik perusahaan lama maupun baru. Khususnya, di tengah pademi Covid-19.

              "THR sekurang-kurangnya dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya," ujar Direktur Pengupahan
              Ditjen PHI JSK Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani di Webinar "Cerdas Kelola THR" oleh Kominfo
              dan Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu, (21/4).

              Dinar menambahkan, tetap wajib membayar THR sekalipun tidak sesuai tenggat waktu. Namun
              perlu  dialog  antara  pengusaha  dan  pekerja  untuk  kesepakatan  tertulis.  Perjanjian  tertulis
              tersebut, lanjutnuya, harus dilaporkan perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja paling lambat
              tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

              Titus  menekankan,  jika  perusahaan  atau  pengusaha  terlambat  membayar  THR,  maka  akan
              dikenakan denda lima persen dari jumlah THR yang dibayarkan kepada para pekerjanya. Denda
              tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja.

              "Ada  sanksi  yang  akan diberlakukan  ke  perusahaan  yang  tidak  membayar  THR.  Antara  lain,
              pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara bagi sebagian atau seluruh alat produksi,
              hingga pembekuan kegiatan usaha," tutupnya.

              Sementara  itu,  menurut  perencana  keuangan,  Mike  Rini  Sutikno,  THR  dapat  memulihkan
              ekonomi nasional dari dampak pademi Covid-19. Namun, penerima THR perlu mengelola dengan
              bijak. Menurutnya, THR bukan untuk dihabiskan pada saat hari raya. Melainkan, dipergunakan
              untuk biaya pengeluaran setelah hari raya usai.

              "Pola pikir kita mengenai THR perlu diubah. THR bukan rezeki yang datang untuk dihabiskan
              semua pada saat hari raya," urainya.

              Selain itu, Mika menambahkan, pengelolaan THR perlu dibagi ke beberapa pos pengeluaran.
              Pertama, untuk prioritas. Artinya, menabung dana darurat, pelunasan hutang, serta investasi
              masa depan. "Dana darurat sangat penting. Karena masa epidemi ini situasi tidak pasti. Proporsi
              pos prioritas ini 10-30 persen dari THR yang didapat," terangnya.

              Mike menjelasnkan, pos pengeluaran THR selanjutnya adalah zakat, infak, dan sedekah dengan
              proporsi 10 persen THR. Pengeluaran untuk sajian khas hari raya sebesar 5-15 persen THR.
              Pengeluaran untuk busana dan perlengkapan ibadah dialokasikan sebesar 5-15 persen THR yang
              di dapat.


              "Saat hari raya, tidak perlu semua yang kita pakai mesti baru. Upayakan belanja berdasarkan
              kebutuhan bukan atas dasar keinginan," tuturnya.

              Dia menambahkan dana THR dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti liburan, halal
              bihalal,  renovasi  rumah.  "Keperluan  seperti  ini  dialokasikan  hanya  sekitar  10-15  persen,"
              demikian Mike.


              Pada kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi Korporat, Danone Indonesia Arif Mujahidin
              mengatakan THR merupakan salah satu bentuk dukungan kepada karyawan. "Ketika karyawan
              bahagia, maka produktivitas pun ikut meningkan," pungkasnya.

                                                           155
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161