Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 216
terdata di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," tegas Menaker Ida dalam rapat
kerja dengan Komisi IX DPR RI yang dilakukan di Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut Menaker Ida, 15,7 juta pekerja yang ditargetkan mendapatkan subsidi upah itu memang
masih berstatus sebagai karyawan tapi penghasilan mereka berkurang atau bahkan tidak
mendapatkan gaji sebagai dampak COVD-19.
Meski demikian para pekerja tersebut tidak berhak mendapatkan bantuan dari program jaring
pengaman sosial lain yang sudah dijalankan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan yang
ditujukan untuk keluarga prasejahtera atau Kartu Prakerja yang diprioritaskan bagi korban
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ida tidak menampik masih ada bagian dari masyarakat yang belum terjamah oleh jaring
pengaman sosial yang dilakukan pemerintah. Karena itu saat ini yang harus dilakukan adalah
meyakinkan bahwa program-program yang sudah berjalan saat ini tidak tumpang tindih satu
dengan lainnya.
Dia berjanji pemerintah akan melakukan segala cara untuk merespons kebutuhan masyarakat
dan akan memperbaiki jika ada kekurangan dalam program yang akan memberikan bantuan
Rp2,4 juta kepada pekerja itu.
"Pemerintah akan bekerja keras untuk memastikan bahwa negara hadir," kata Ida.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Budhi Santoso COPYRIGHT (c)2020 .
215