Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 217

Judul               Jokowi Akui Sedang Memulai Tradisi Pakai Omnibus Law
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200826120155-12-
                                    539449/jokowi-akui-sedang-memulai-tradisi-pakai-omnibus-law
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-08-26 17:11:01
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Presiden  Jokowi  menyebut  pihaknya  tengah  memulai  tradisi  pembenahan  tumpang  tindih
              peraturan lewat omnibus law.



              JOKOWI AKUI SEDANG MEMULAI TRADISI PAKAI OMNIBUS LAW
              Jakarta -  Presiden  Joko Widodo  menyatakan pihaknya tengah memulai tradisi penggunaan
              penyusunan  perundangan  dengan  metode    omnibus  law    untuk  membenahi  regulasi  yang
              tumpang tindih.

              Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan
              Korupsi yang digelar KPK melalui siaran langsung di akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu
              (26/8).

              "Sebuah  tradisi  sedang  kita  mulai  yaitu  dengan  menerbitkan  omnibus  law;  satu  UU  yang
              mensinkronisasikan puluhan UU secara serempak, sehingga antar-UU bisa selaras memberikan
              kepastian hukum," ujar Jokowi.

              Diketahui, Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang
              memakai metode omnibus law. Namun, RUU ini mendapat penentangan dari masyarakat karena
              pembahasannya tak transparan, isinya merugikan buruh, berpotensi merusak lingkungan, dan
              mengistimewakan pengusaha.

              Jokowi melanjutkan bahwa masih banyak regulasi nasional yang harus dibenahi karena tumpang
              tindih dan tidak memberikan kepastian hukum. Hal itu membuat para pejabat menjadi takut
              untuk berinovasi.

              "Regulasi  nasional  harus  terus  kita  benahi.  Regulasi  tumpang  tindih,  tidak  jelas,  dan  tidak
              memberikan kepastian hukum, ini yang harus kita rombak dan sederhanakan," katanya.

              "Kita  akan  terus  melakukan  sinkronisasi  regulasi  ini  secara  berkelanjutan.  Jika  bapak  ibu
              menemukan regulasi yang tidak sinkron, tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan
              pada saya," ucap Jokowi.
                                                           216
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222