Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 330
Rencananya bantuan tahap pertama akan di-launching Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada
Kamis 27 Agustus 2020.
Setiap pekerja yang memenuhi syarat akan memperoleh bantuan Rp600 ribu selama empat
bulan atau total Rp2,4 juta. Bantuan ditransfer dua kali, masing-masing Rp1,2 juta.
Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengataan bahwa data calon penerima
bantuan bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
"BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan," kata
Ida dalam kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/8).
Ida menambahkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar
calon penerima bantuan.
Menurut dia, daftar calon penerima bantuan yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada
menteri melampirkan berita acara.
Selain itu, melampirkan surat mengenai kebenaran atau kesesuaian yang telah diverifikasi dan
divalidasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
Ida menambahkan setelah itu kuasa pengguna anggaran (KPA) menetapkan penerima bantuan
berdasar daftar calon penerima bantuan. Mantan ketua Komisi VIII DPR ini menyatakan KPA
menyampaikan surat perintah membayar langsung kepada Kantor Pelayanan Perbendahargaan
Negara (KPPN).
"Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyalurkan bantuan pemerintah kepada bank
penyalur," ungkap mantan ketua Fraksi PKB di DPR itu.
Dia menambahkan proses penyaluran bantuan pemerintah oleh bank penyalur dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah dan
dilakukan secara bertahap.
Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto pada Selasa (24/8), telah
menyerahkan 2,5 juta data calon penerima bantuan kepadanya.
"Insyaallah akan diagendakan launching bantuan pemerintah berupa subsidi atau upah Kamis
27 Agustus 2020 oleh Bapak Presiden Joko Widodo," ungkap Ida.
Menurut Ida, Kemenaker telah menyiapkan administrasi untuk proses transfer bantuan tahap
pertama tersebut. Ida merencanakan, tahap pertama direncanakan minimal 2,5 juta pekerja per
minggu.
"Alhamdulillah proses yang kami lakukan dengan kecepatan luar biasa, karena dalam satu
minggu kami harus merevisi DIPA (daftar isian pelaksana anggaran), membuat peraturan
menteri, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis," paparnya.
Dia juga berterima kasih kepada dirut BPJS Ketenagakerjaan dan jajaran yang mengerahkan
seluruh cabang untuk memetakan data maupun nomor rekening calon penerima program..
329