Page 400 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 400
Judul Jokowi: Regulasi Tak Jelas Harus Dirombak, Kini Sedang Disiapkan
Omnibus Law
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-regulasi-tak-jelas-harus-
dirombak-kini-sedang-disiapkan-omnibus-law-1u4kYXtCc8K
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-26 11:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Jokowi (Presiden) Regulasi nasional harus terus kita benahi. Regulasi yang tumpang
tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, yang membuat prosedur
berbelit-belit, yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan inovasi dan eksekusi,
ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan
positive - Jokowi (Presiden) Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan Omnibus
Law, satu UU yang men-sinkronisasikan puluhan UU secara serempak. Sehingga antar-UU bisa
selaras, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi, dan
accountable serta bebas korupsi
Ringkasan
Presiden Jokowi, kembali mengutarakan niat pemerintah untuk menyederhanakan aturan lewat
Rancangan Undang-undang Omnibus Law. Menurut dia, sudah lama regulasi nasional yang ada
menyulitkan banyak pihak. Bahkan, disebutkan Jokowi, berbelit-belit dan tumpang tindih.
JOKOWI: REGULASI TAK JELAS HARUS DIROMBAK, KINI SEDANG DISIAPKAN
OMNIBUS LAW
Create Story Jokowi: Regulasi Tak Jelas Harus Dirombak, Kini Sedang Disiapkan Omnibus Law
kumparanNEWS Konten Redaksi kumparan Presiden Jokowi kembali menyoroti soal masih
tumpang tindihnya aturan yang ada di Indonesia. Menurut dia, regulasi yang tumpang tindih
ini menyebabkan proses administrasi di berbagai lini menjadi berbelit-belit.
Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan para pejabat dan staf KPK saat memberi sambutan
secara virtual di acara Aksi Pencegahan Korupsi Nasional dari Istana Bogor.
"Regulasi nasional harus terus kita benahi. Regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak
jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, yang membuat prosedur berbelit-belit, yang
399
