Page 405 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 405

Ringkasan

              Persoalan ekonomi yang kerap berkutat dari soal pasokan, lemahnya produksim hingga buruknya
              brikorasi harus segera dibenahi secara total oleh pemerintah. Langkah besarnya adalah melalui
              regulasi atau undang-undang yang tujuanya untuk mengatur segala cara berekonomi agar lebih
              baik dan teratur lagi.


              PAKAR UI SAMAKAN RUU CIPKER DENGAN HARZ REFORM DI JERMAN

              -  Persoalan  ekonomi  yang  kerap  berkutat  dari  soal  pasokan,  lemahnya  produksim  hingga
              buruknya brikorasi harus segera dibenahi secara total oleh pemerintah. Langkah besarnya adalah
              melalui regulasi atau undang-undang yang tujuanya untuk mengatur segala cara berekonomi
              agar lebih baik dan teratur lagi.

              "Ekonomi kita lebih bermasalah di sisi supply atau pasokan yakni masalah  produktivitas dan
              administrasi," kata Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fitra Faisal saat dihubungi wartawan di
              Jakarta, Rabu (26/8).

              Karena itu, Fitra berharap dengan adanya RUU Cipta Kerja (Cipker) yang sedang digodok di DPR
              itu. Karena untuk membenahi itu memang butuh pendekatan yang jauh lebih institusional, tidak
              lagi menggunakan pendekatan yang sifatnya profesional.

              "Maka dari sisi ini RUU Cipker itu memang harus ada," ujarnya.

              Fitra menjelaskan salah satu yang dilakukan melalui pendekatan institusional yaitu memangkas
              birokrasi menjadi ringkas. Hal itu sangat diperlukan gua meningkatkan produktivitas ekonomi
              dan tenaga kerja di Indonesia.

              "Permasalahan  kita  dari  sisi  hulu.  Bagaimana  kemudian  tenaga  kerja  kita,  pertumbuhan
              produktivitasnya mandeg," ujar dia.


              Fitra juga menyebut, akibat rendah dan rumitnya birokrasi, Indonesia menjadi negara terendah
              kedua  tingkat  produktivitasnya  di  Asean.  "Ini  masalah  yang  harus  di  selesaikan  secara
              institusional," tuturnya.

              Karena itu, lanjut Fitra menuturkan bahwa adanya kebijakan RUU Cipta Kerja ini sudah tepat.
              Sehingga  kata  dia,  upaya  terbaik  adalah  memperbaiki  isinya  bukan  menolak  RUU  tersebut
              seluruhnya.

              "berarti  kalau  sudah  begitu  kita  harus  melihat  bahwa  omnibuslaw  ini  lebih  ke  arah  gimana
              memperbaikinya, bukan menolak seluruhnya," tuturnya.
              "RUU  Ciptaker  memang  tujuannya  adalah  untuk  menciptakan  lapangan  kerja.  memperluas
              lapangan kerja dengan mendatangkan investasi," lanjutnya.

              Dia  mencontohkan  salah  salah  negara  yang  berhasil  dengan  mereformasi  kebijakan
              ketenagakerjaannya seperti di Jerman melalui Harz Reform pada tahun 2000. Kata dia, Jerman
              berhasil menurunkan tingkat penganggurannya melalui aturan tersebut.

              "Jerman melakukan reformasi kenetanagakerjaan yang cukup signifikan, Jadi sejak awal tahun
              2000 an, dia buat namanya Harz Reform," katanya.




                                                           404
   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410