Page 407 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 407
Judul Omnibus Law Cipta Kerja Banyak Ditolak, Menteri ATR Ungkap
Penyebabnya
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5146911/omnibus-law-
cipta-kerja-banyak-ditolak-menteri-atr-ungkap-penyebabnya
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-26 10:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Sofyan Djalil (Menteri ATR/BPN) Ada dua penyebab penolakan ( Omnibus Law ) RUU
cipta kerja ini, yang pertama karena tidak tahu isi RUU ini, dan yang kedua karena
kepentingannya terganggu
negative - Sofyan Djalil (Menteri ATR/BPN) Negara kita tidak bisa bertumbuh cepat karena terlalu
banyak aturan, RUU ini menyederhanakan 79 undang-undang, 1.203 pasal
positive - Sofyan Djalil (Menteri ATR/BPN) Barangkali ada yang pernah mendengar ( Omnibus
Law ) RUU Cipta Kerja ini pro pengusaha besar, itu tidak benar sama sekali. RUU ini diciptakan
pemerintah untuk menyederhanakan izin, sehingga yang kecil-kecil bisa membuka usaha dengan
mudah, ekonomi dapat bertumbuh. Saya yakin ini sangat bermanfaat, mahasiswa yang lulus
akan mudah mendapat pekerjaan, pelaku UMKM akan mudah membuka usaha
positive - Andi Tenrisau (Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN) Dalam RUU
Cipta Kerja, perizinan berusaha itu akan berbasis risiko, dihitung dari tingkat dan potensi bahaya
terkait dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan sumber daya. Apabila
risikonya tinggi, tentu harus tetap menggunakan izin, beda dengan yang resikonya rendah
positive - Azhari (Menteri) Terima kasih Pak Menteri beserta jajaran Kementerian ATR/BPN, ini
langkah yang baik, di saat seperti ini melakukan webinar, termasuk dengan kami yang di pelosok
diberikan kepercayaan untuk berdiskusi secara langsung, menjadi mitra kementerian ATR/BPN
untuk mendiskusikan kebijakannya
Ringkasan
Pro dan kontra terhadap Omnibus Law Cipta Kerja masih berlanjut. Informasi tidak utuh yang
berkembang di masyarakat menyebabkan muatan RUU ini diterjemahkan tidak sebagaimana
mestinya.
406
