Page 408 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA BANYAK DITOLAK, MENTERI ATR UNGKAP
PENYEBABNYA
Jakarta - Pro dan kontra terhadap Omnibus Law Cipta Kerja masih berlanjut. Informasi tidak
utuh yang berkembang di masyarakat menyebabkan muatan RUU ini diterjemahkan tidak
sebagaimana mestinya. Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu instansi yang terlibat
dalam penyusunan RUU Cipta Kerja sehingga wajib meluruskan informasi-informasi. Menteri
ATR/BPN Sofyan Djalil menilai adanya penolakan disebabkan oleh dua hal. Yaitu ketidaktahuan
dan kepentingannya terganggu.

"Ada dua penyebab penolakan ( Omnibus Law ) RUU cipta kerja ini, yang pertama karena tidak
tahu isi RUU ini, dan yang kedua karena kepentingannya terganggu," ujar Sofyan seperti yang
dikutip dari keterangan resminya, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Hal itu diungkapkannya saat memberikan penjelasan tentang Omnibus Law Cipta Kerja kepada
civitas academica Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Selasa (25/08). Pada diskusi
virtual ini, Sofyan menjelaskan bahwa pemerintah menginisiasi peraturan ini untuk
menyederhanakan regulasi.

"Negara kita tidak bisa bertumbuh cepat karena terlalu banyak aturan, RUU ini
menyederhanakan 79 undang-undang, 1.203 pasal," katanya.
"Barangkali ada yang pernah mendengar ( Omnibus Law ) RUU Cipta Kerja ini pro pengusaha
besar, itu tidak benar sama sekali. RUU ini diciptakan pemerintah untuk menyederhanakan izin,
sehingga yang kecil-kecil bisa membuka usaha dengan mudah, ekonomi dapat bertumbuh. Saya
yakin ini sangat bermanfaat, mahasiswa yang lulus akan mudah mendapat pekerjaan, pelaku
UMKM akan mudah membuka usaha," tambahnya.

Selain Menteri ATR/Kepala BPN, diskusi ini juga menghadirkan Direktur Jenderal Penataan
Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau. Pada kesempatan ini Andi menjelaskan bahwa
tidak benar jika RUU Cipta Kerja akan menghapuskan perizinan sepenuhnya sehingga akan
menimbulkan chaos.

"Dalam RUU Cipta Kerja, perizinan berusaha itu akan berbasis risiko, dihitung dari tingkat dan
potensi bahaya terkait dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan sumber
daya. Apabila risikonya tinggi, tentu harus tetap menggunakan izin, beda dengan yang resikonya
rendah," kata Andi.

Pada kesempatan ini, Rektor Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Azhari sangat
mengapresiasi dilaksanakannya diskusi ini.

"Terima kasih Pak Menteri beserta jajaran Kementerian ATR/BPN, ini langkah yang baik, di saat
seperti ini melakukan webinar, termasuk dengan kami yang di pelosok diberikan kepercayaan
untuk berdiskusi secara langsung, menjadi mitra kementerian ATR/BPN untuk mendiskusikan
kebijakannya," kata Azhari.

Diskusi yang dimoderatori dengan apik oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas
November Kolaka, Yahyanto ini diikuti dengan antusias oleh 300 orang. Peserta tidak hanya
berasal dari civitas academica Universitas Sembilan Belas November Kolaka, turut hadir beberapa
pengurus LSM, notaris serta jajaran Kementerian ATR/BPN.

(hek/fdl)

407