Page 410 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

MENTERI ATR UNGKAP 2 PENYEBAB RUU CIPTA KERJA BANYAK DITOLAK

Jakarta - Pro dan kontra terhadap RUU Cipta Kerja masih berlanjut. Informasi tidak utuh yang
berkembang di masyarakat menyebabkan muatan RUU ini diterjemahkan tidak sebagaimana
mestinya.

Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu instansi yang terlibat dalam penyusunan RUU Cipta
Kerja sehingga wajib meluruskan informasi-informasi. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menilai
adanya pro dan kontra disebabkan oleh dua hal. Yaitu ketidaktahuan dan kepentingannya
terganggu.

"Ada dua penyebab penolakan RUU cipta kerja ini, yang pertama karena tidak tahu isi RUU ini,
dan yang kedua karena kepentingannya terganggu," ujar Sofyan seperti yang dikutip dari
keterangan resminya, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Hal itu diungkapkannya saat memberikan penjelasan tentang RUU Cipta Kerja kepada civitas
academica Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Selasa (25/08). Pada diskusi virtual ini,
Sofyan menjelaskan bahwa pemerintah menginisiasi peraturan ini untuk menyederhanakan
regulasi.

"Negara kita tidak bisa bertumbuh cepat karena terlalu banyak aturan, RUU ini
menyederhanakan 79 undang-undang, 1.203 pasal," katanya.
"Barangkali ada yang pernah mendengar RUU Cipta Kerja ini pro pengusaha besar, itu tidak
benar sama sekali. RUU ini diciptakan pemerintah untuk menyederhanakan izin, sehingga yang
kecil-kecil bisa membuka usaha dengan mudah, ekonomi dapat bertumbuh. Saya yakin ini sangat
bermanfaat, mahasiswa yang lulus akan mudah mendapat pekerjaan, pelaku UMKM akan mudah
membuka usaha," tambahnya.

Selain Menteri ATR/Kepala BPN, diskusi ini juga menghadirkan Direktur Jenderal Penataan
Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau. Pada kesempatan ini Andi menjelaskan bahwa
tidak benar jika RUU Cipta Kerja akan menghapuskan perizinan sepenuhnya sehingga akan
menimbulkan chaos.

"Dalam RUU Cipta Kerja, perizinan berusaha itu akan berbasis risiko, dihitung dari tingkat dan
potensi bahaya terkait dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan sumber
daya. Apabila risikonya tinggi, tentu harus tetap menggunakan izin, beda dengan yang resikonya
rendah," kata Andi.

Pada kesempatan ini, Rektor Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Azhari sangat
mengapresiasi dilaksanakannya diskusi ini.
"Terima kasih Pak Menteri beserta jajaran Kementerian ATR/BPN, ini langkah yang baik, di saat
seperti ini melakukan webinar, termasuk dengan kami yang di pelosok diberikan kepercayaan
untuk berdiskusi secara langsung, menjadi mitra kementerian ATR/BPN untuk mendiskusikan
kebijakannya," kata Azhari.

Diskusi yang dimoderatori dengan apik oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas
November Kolaka, Yahyanto ini diikuti dengan antusias oleh 300 orang. Peserta tidak hanya
berasal dari civitas academica Universitas Sembilan Belas November Kolaka, turut hadir beberapa
pengurus LSM, notaris serta jajaran Kementerian ATR/BPN.

(hek/fdl)

409