Page 414 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

menjadi bahan perdebatan tersebut langsung dengan memberi penjelasan tentang RUU inisiasi
pemerintah ini kepada masyarakat.

MENTERI ATR/BPN LURUSKAN MISPERSEPSI RUU CIPTA KERJA

JAKARTA -- Pro dan kontra terhadap RUU Cipta Kerja masih berlanjut. Informasi tidak utuh
yang berkembang di masyarakat menyebabkan muatan RUU ini diterjemahkan tidak
sebagaimana mestinya. Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu Kementerian yang terlibat
dalam penyusunan RUU ini berusaha meluruskan informasi-informasi tentang RUU Cipta Kerja
yang menjadi bahan perdebatan tersebut langsung dengan memberi penjelasan tentang RUU
inisiasi pemerintah ini kepada masyarakat.

"Ada dua penyebab penolakan RUU cipta kerja ini, yang pertama karena tidak tahu isi RUU ini,
dan yang kedua karena kepentingannya terganggu," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil saat memberikan penjelasan tentang RUU
Cipta Kerja kepada civitas academica Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Selasa
(25/8), dalam siaran persnya.

Pada diskusi virtual tentang RUU Cipta Kerja ke-15 ini, Sofyan A Djalil juga menjelaskan bahwa
pemerintah menginisiasi peraturan ini untuk menyederhanakan regulasi. "Negara kita tidak bisa
bertumbuh cepat karena terlalu banyak aturan, RUU ini menyederhanakan 79 undang-undang,
1.203 pasal," ujar Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

"Barangkali ada yang pernah mendengar RUU Cipta Kerja ini pro pengusaha besar, itu tidak
benar sama sekali. RUU ini diciptakan pemerintah untuk menyederhanakan izin, sehingga yang
kecil-kecil bisa membuka usaha dengan mudah, ekonomi dapat bertumbuh. Saya yakin ini sangat
bermanfaat, mahasiswa yang lulus akan mudah mendapat pekerjaan, pelaku UMKM akan mudah
membuka usaha," tambah Sofyan A Djalil.
Selain Menteri ATR/Kepala BPN, diskusi ini juga menghadirkan Direktur Jenderal Penataan
Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau. Pada kesempatan ini Andi Tenrisau menjelaskan
bahwa tidak benar jika RUU Cipta Kerja akan menghapuskan perizinan sepenuhnya sehingga
akan menimbulkan chaos. "Dalam RUU Cipta Kerja, perizinan berusaha itu akan berbasis risiko,
dihitung dari tingkat dan potensi bahaya terkait dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan dan
pemanfaatan sumber daya. Apabila risikonya tinggi, tentu harus tetap menggunakan izin, beda
dengan yang risikonya rendah," ujar Andi Tenrisau.

Diskusi yang dimoderatori dengan apik oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas
November Kolaka, Yahyanto ini diikuti dengan antusias oleh 300 orang. Peserta tidak hanya
berasal dari civitas academica Universitas Sembilan Belas November Kolaka, turut hadir beberapa
pengurus LSM, notaris serta jajaran Kementerian ATR/BPN.

Pada kesempatan ini, Rektor Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Azhari sangat
mengapresiasi dilaksanakannya diskusi ini. "Terima kasih Pak Menteri beserta jajaran
Kementerian ATR/BPN, ini langkah yang baik, di saat seperti ini melakukan webinar, termasuk
dengan kami yang di pelosok diberikan kepercayaan untuk berdiskusi secara langsung, menjadi
mitra kementerian ATR/BPN untuk mendiskusikan kebijakannya," tutup Azhari..

413