Page 421 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 421

BLT RP 600 RIBU BAGI KARYAWAN CAIR AKHIR AGUSTUS, MENAKER TEPIS
              RUMOR PEMBATALAN
              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menargetkan subsidi upah bagi pekerja mulai
              ditransfer  pada  akhir Agustus  2020.  Dilansir   kemnaker.go.id    ,  Ida  juga  membantah  rumor
              dibatalkannya program subsidi upah tersebut.

              "Subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir
              bulan Agustus 2020 mulai ditransfer," kata Menaker Ida di sela-sela acara peluncuran Senam
              Pekerja Sehat di Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara, Selasa (25/8/2020).

              Ida menyebut, hingga kini Kemnaker belum mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi
              karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta karena dalam finalisasi. Pihaknya ingin memastikan data
              calon penerima subsidi upah sudah tervalidasi dan terverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

              "Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka kami chek list, lalu
              kami serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak istilahnya
              dibatalkan," kata Ida.

              Menaker  juga  mendorong  pekerja  yang  belum  menyerahkan  data  nomor  rekening  ke  BPJS
              Ketenagakerjaan  untuk  segera  menyerahkan  data  rekeningnya  ke  perusahaan  tempatnya
              bekerja.  Ida  juga  berharap  BPJS  Ketenagakerjaan  mengerahkan  cabang-cabangnya  untuk
              mendorong  perusahaan  yang  belum  memberikan  nomor  rekening  pekerjanya  supaya  segera
              menyerahkan.

              Hal itu karena masih terdapat 2 juta data nomor rekening yang belum masuk. Adapun bagi
              perusahaan  yang  belum  menyerahkan  data  rekening  pekerjanya,  Ida  mengingatkan  untuk
              segera menyerahkan.

              Pasalnya, perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi
              administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik.

              Sebagaimana diketahui, subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan
              dibahas  bersama  Tim  Satgas  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN),  Kementerian  BUMN,
              Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

              Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI
              yang dibuktikan dengan NIK. Kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja
              yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

              Selain itu peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah
              di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, dalam
              proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari
              bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang
              terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

              "Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp
              600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan
              sekali."  "Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta,"
              ucap Menaker Ida.

              Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan  Sementara itu Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat
              dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, proses pencairan
              Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum bisa dilakukan hari ini.

              "Belum (dicairkan)," kata Irvansyah, Senin (24/8/2020) dikutip dari  Kompas.com  .

                                                           420
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426