Page 439 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 439
"Sehingga bisa dicapai win-win solution antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian tidak
ada yang saling dirugikan satu sama lain, karena hakikat keberadaan sebuah undang-undang
adalah untuk menjawab persoalan secara bersama-sama," kala dia.
Kemudian, Bambang Soesatyo memberikan apresiasi atas dukungan berbagai serikat buruh
terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah dan parlemen memudahkan
masuknya investasi ke Indonesia.
Dukungan tersebut lanjut dia setidaknya sudah ditunjukkan 16 serikat buruh seperti KSPI. FSPMI,
SPN. Aspek Indonesia, FSP KEP KSPI. Farkcs. KSPSI. dan FSP TSK KSPSI.
"Dalam proses pembahasannya pun, pemerintah dan DPR RI sudah melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari KADIN Indonesia, APINDO. HIPMI, maupun dari berbagai organisasi buruh dan
pekerja," tutur Bamsoet.
Mantan Ketua DPR RI ini juga mengapresiasi catatan yang disampaikan buruh terhadap klaster
ketenagakerjaan agar dikembalikan sesuai ketentuan hukum sebelumnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan berbagai putusan atas gugatan buruh di masa
lalu terkait uji materi UU Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan terkait isu perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan
hubungan industrial serta jaminan sosial. Keputusan tersebut kala dia bersifat final dan mengikat,
sehingga masih layak dijadikan sebagai dasar hukum.
"Sedangkan ketentuan mengenai sanksi, karena tidak pernah diajukan gugatan uji materi ke MK.
jadi bisa tetap mengacu kepada UU No. 13/2003. Kabar terbaru dari kawan-kawan di Badan
Legislasi DPR RI. mereka akan mengakomodir keinginan buruh tersebut, sehingga seharusnya
sudah bisa dicapai win-win solution," ucap Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini memaparkan permasalahan terbesar dunia usaha
bukanlah pada sektor ketenagakerjaan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan
hambatan terbesar investasi dunia usaha terletak pada perizinan (32,6%), pengadaan lahan
(17,3%), dan regulasi/kebijakan (15,2%).
Kemudian, temuan Bank Dunia terhadap kemudahan berbisnis di suatu negara (Ease of Doing
Business 2020) menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara dunia. Sementara di
ASEAN, Indonesia berada di peringkat kc-6 dari 10 negara.
"Sebagian besar karena ego sektoral kc-menterian/Iembaga serta tumpang tindih kewenangan
bupati dan gubernur. Masalah inilah yang sedang dicarikan jalan keluarnya dalam omnibus law
RUU Cipta Kerja," ujarnya
Sementara, masalah ketenagakerjaan menurut dia seharusnya tak terlalu menjadi persoalan
karena sudah ada putusan MK maupun Undang Undang Nomor 13/2003, sehingga antara buruh
dan pengusaha tak perlu ada yang merasa dirugikan atas kehadiran RUlfCipta Kerja.
Perwakilan buruh yang bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo antara lain Ketua Umum SPSI
Yorys Raweyai, DEN KSBSI Eli y Silaban, DPP KSPSI Bibit C.unawan, DPP KSPN Ristadi, dan DPP
K-SARBUMUSI Syaifullah Bahri.(Ant)
caption:
TOLAK OMNIBUS:Massa buruh berunj ukrasa di depan kompleks Parlemen, Senayan. Jakarta,
Selasa (25/8). Dalam aksinya itu ribuan buruh menolak 'omnibus law' draf pemerintah dan
menuntut agar PHK massal dampak Covid-19 dihentikan.
438
