Page 434 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

Dalam pernyataan sikap, disebutkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini merupakan produk "UU banci". Banyak persoalan
ketenagakerjaan yangdialami oleh pekerja/buruh tanpa kepastian hukum maupun pemberian
sanksi yang tegas dari pe meri ntah/penegak hu ku m. Di antaranya tindakan pemberangusan
serikat pekerja, pelanggaran hak-hak normatif (upah, lembur, cuti-cuti,BPJS, THR, dan lain-lain),
sistem kerja outsorcing/kontrak/harian lepas/ borongan yang tidak sesuai ketentuan, PHK
ilegal,dan lain-lain.

"Saat ini rezim Pemerintahan Jokowi-Maaruf Amin ingin memberlakukan Undang-Undang
Omnibus Law Cipta Kerjadengan tujuan untuk mendatangkan investasi sebesar-be-sarnya ke
Indonesia dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Dari awal, regulasi ini didesain oleh
Pemerintah bersama Pengusaha (Apindo) dan dibuat secara sembunyi-sembunyi, tertutup dan
tanpa melibatkan parsi-tipasi masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan,'* tambahnya.

Atas dasar hal tersebut. Aliansi FSPMI-KSPI Sumut dan SBMI Merdeka menilai bahwa Omnibus
Law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, tapi
merupakancara terbaik untuk menghancurkan keadilan dan kesejahteraan rakyat khususnya
kaum pekerja/buruh.

Ketua Umum SBMI Merdeka Rintang Berutu menambahkan, selain menolak Omnibus Law.
tuntutan FSPMI Sumut dan SBMI Merdeka lainnya adalah negara harus bertanggung j awab
penuh atas PHK terhadap pekerja/buruh dengan alasan Covid-19, tolak rencana pemerintah
menunda iuran BPJS Ketenagakerjaan, copot Menaker RI Ida Fauziyah dan lainnya.

Massa unjuk rasa diterima Anggota DPRD Sumut Wagirin Arman. Wa-girin mengatakan, semua
keluhan dan aspirasi buruh di Sumut akan disampaikan ke pemerintah pusat serta akan
menggelar rapat dengar pendapat di DPRD Sumut.

Diajuga menyarankan agar aspirasi yangdisampaikan buruh melampirkan berkas terkait semua
persoalan yang dialami buruh. "Kami bukan eksekutor tapi bukan berarti diam," kata politisi
Partai Golkar tersebut.
Sementara saat aksi di Kantor Gubsu, massa juga menuntut hal yang sama. Mereka meminta
Gubsu agar memperhatikan nasib buruh. Sayang-nyasaataksimerekatidak bisa bertemu dengan
Gubsu, Edy Rahmayadi.

"Kami meminta Gubsu menolak RUU Omnibus Law," ujar mereka yang saat itu diterima oleh
Kasubag Hubungan Antar Lembaga B iro I Iumas dan Keprotokolan Setda provsu. Salman.
Dikatakan, bahwa aspirasi para buruh akan disampaikan ke Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
(amal/ns)

caption:

AKSI BURUH: B u ruh Sum u t menggelar aksi u njuk rasa di depan gedung DPRD S Umen olak
RUU Ciptaker (Om n i bu s La w). Selasa (25/8).

433