Page 430 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 430
DPR DAN BURUH SEPAKATI EMPAT HAL
Demo RUU Cipta Kerja Meluas
Pimpinan DPR bersepakat setidak-tidaknya dalam empat hal dengan para buruh terkait Omnibus
Law RUU Cipta Kerja. Kesepakatan itu terjadi setelah Wakil Ketua DPRSufmi Dasco Ahmad dan
dua pimpinan Badan Legislasi DPR, Willy Aditya dan Supratman Andi Agtas, menemui pendemo
dari serikat buruh yang menolak RUU Cipta Kerja, di depan kompleks MPR/DPR, Jakaita, Selasa
(25/8).
Willy mengungkapkan, kesepakatan pertama adalah materi muatan Kiaster Ketenagakerjaan
RUU Cipta Kerja yang sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak bisa diganggu
gugat.
"Jadi terkait perjanjian kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan kerja, PHK,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial, dan materi muatan lain yang
terkait dengan putusan MK, harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi," kata dia.
Lalu kesepakatan kedua adalah soal sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja akan
dikembalikan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kesepakatan ketiga berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap
perkembangan industri 4.0. Nantinya, pengaturan hubungan itu dapat dimasukkan di dalam RUU
Cipta Kerja dan terbuka terhadap masukan publik.
"Dan terakhir akan memasukkan pokok-pokok pikiran dari serikat buruh ke dalam DIM (daftar
inventarisasi masalah) tiap fraksi," kata Willy.
Selain itu, pihaknya akan memperjuangkan asipirasi buruh untuk mempersingkat masa sengketa
perburuhan yang prosesnya sering berlarut-larut.
"Iya, itu salah satu pokok pikiran yang akan kami masukkan ke dalam DIM," ujar Willy.
Aksi demo di depan kompleks MPR/DPR itu digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSP1) bersama elemen serikat buruh lainnya. Mereka memiliki agenda untuk menolak Omnibus
Law RUU Cipta Kerja dan pemberhentian hubungan kerja (PHK).
Terdapat sejumlah pasal yang menjadi poin keberatan serikat buruh terkait pengaturan upah
minimum. Dalam RUU Omnibus Law Ciptaker pemerintah hanya memberlakukan Upah Minimum
Provinsi (UMP). Itu berarti. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan dihapus.
Selain itu, buruh dan pekerja juga keberatan terhadap pasal yang menghapus batasan kerja
kontrak dan oiit-sourcing pada sektor tertentu alias sistem tersebut boleh berlaku di semua lini
bisnis. Sebelumnya, pemerintah melarang sistem kerja kontrak dan outsourcing pada sektor
yang sifatnya tetap atau memiliki keberlanjutan.
Selain di Jakarta, kemarin demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga digelar
secara serentak di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan melanjutkan pembahasan RUU Omnibus
Law Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, dan terbuka. Selain itu, DPR juga
mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional.
"Parlemen terbuka untuk menyerap semua aspirasi terkait RUU Ciptaker. DPR juga akan
transparan dan cermat dalam pembahasan RUU Ciptaker yang diusulkan pemerintah tersebut,"
kata Puan.
429
