Page 429 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 429
Judul DPR dan Buruh Sepakati Empat Hal
Nama Media Suara Merdeka
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis 19
Tanggal 2020-08-26 09:27:00
Ukuran 205x157mmk
Warna Warna
AD Value Rp 32.800.000
News Value Rp 328.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Willy Aditya (pimpinan Badan Legislasi DPR) Jadi terkait perjanjian kerja waktu tertentu,
upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan
sosial, dan materi muatan lain yang terkait dengan putusan MK, harus didasarkan pada putusan
Mahkamah Konstitusi
neutral - Willy Aditya (pimpinan Badan Legislasi DPR) Dan terakhir akan memasukkan pokok-
pokok pikiran dari serikat buruh ke dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) tiap fraksi
positive - Willy Aditya (pimpinan Badan Legislasi DPR) Iya, itu salah satu pokok pikiran yang
akan kami masukkan ke dalam DIM
positive - Puan Maharani (Ketua DPR) Parlemen terbuka untuk menyerap semua aspirasi terkait
RUU Ciptaker. DPR juga akan transparan dan cermat dalam pembahasan RUU Ciptaker yang
diusulkan pemerintah tersebut
neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) DPR juga sudah menggelar pertemuan dengan 16
perwakilan serikat buruh/pekerja pada 20-21 Agustus di Jakarta
neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan
ekonomi, serta tumbuh dan berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja. DPR juga mengajak
kelompok buruh yang memiliki aspirasi, untuk berjuang tidak lewat aksi yang berpotensi
menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya dan
berpotensi jadi kiaster penyebaran Covid-19
Ringkasan
Pimpinan DPR bersepakat setidak-tidaknya dalam empat hal dengan para buruh terkait Omnibus
Law RUU Cipta Kerja. Kesepakatan itu terjadi setelah Wakil Ketua DPRSufmi Dasco Ahmad dan
dua pimpinan Badan Legislasi DPR, Willy Aditya dan Supratman Andi Agtas, menemui pendemo
dari serikat buruh yang menolak RUU Cipta Kerja, di depan kompleks MPR/DPR, Jakaita, Selasa
(25/8).
428
