Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

19. Pencairan yang sebelumnya direncanakan pada 25 Agustus harus mundur karena kendala
teknis dan cek ulang data.
Sasaran program subsidi gaji tersebut sebanyak 15.725.232 pekerja. Anggaran yang disiapkan
Rp 37,87 triliun. Untuk sementara, data penerima yang sudah diserahkan BPJamsostek ke
Kemenaker baru 2,5 juta pekerja. Menurut Ida, penyerahan data bertahap itu sebatas persoalan
administrasi.

Ida menjelaskan, untuk tahap awal, Kemenaker menargetkan setiap pekan bisa menyalurkan
bantuan subsidi gaji kepada 2,5 juta pekerja. Dengan demikian, diharapkan penyaluran uang
untuk bulan pertama dan kedua selesai akhir September

Di forum rapat kemarin, anggota Komisi IX DPR dari PKS Netty Prasetyani sempat menanyakan
jumlah anggaran yang melebihi kebutuhan. Jika ditotal Rp 600 ribu untuk empat bulan dikali
jumlah penerima, angka yang disiapkan pemerintah lebih besar Rp 129,7 miliar. "Pemerintah
harus menjelaskan dana tak bertuan itu," kata Netty.
Ida lantas menjelaskan bahwa anggaran Rp 37,87 triliun itu memang lebih besar daripada alokasi
anggaran subsidi gaji untuk 15,7 juta sasaran. Anggaran Rp 129,7 miliar tersebut merupkan
alokasi untuk biaya transfer kepada rekening yang bukan bank pemerintah atau BUMN. Ida
menegaskan, anggaran itu akan dikembalikan ke kas negara jika tidak terpakai atau terpakai
sebagian.

Dirut BPJamsostek Agus Susanto mengatakan, salah satu syarat penerima uang bantuan subsidi
upah adalah mempunyai rekening. Di antara 15,7 juta sasaran, sebanyak 13,8 juta penerima
sudah memiliki nomor rekening bank. "Ternyata tersebar di 127 bank," katanya.

Di sistem BPJamsostek, kata dia, tidak tercantum data rekening bank dari pekerja. Untuk itu,
BPJamsostek bergerilya kepada pemberi kerja untuk kelengkapan data bank dari pekerjanya.
Setelah pekerja dipastikan memiliki rekening, BPJamsostek melakukan sejumlah verifikasi.
Intinya, memastikan satu pekerja memiliki satu NIK dan satu rekening bank yang cocok
namanya. "Tidak boleh meminjam rekening saudaranya," jelasnya.

Sorotan lain dalam rapat kemarin adalah alasan pemerintah memberikan perhatian kepada
pekerja formal yang gajinya di bawah Rp 5 juta. "Padahal, banyak pekerja yang di-PHK.
Kemudian, juga banyak pekerja informal seperti sopir angkutan umum," kata

anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay.

Menanggapi pertanyaan itu, Ida menegaskan bahwa program bantuan subsidi upah merupakan
pelengkap atau penyempurna bantuan-bantuan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
Pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 695,2 triliun untuk biaya penanganan Covid-
19 beserta dampaknya. Dana tersebut tersebar untuk sejumlah program

Sebagian dialokasikan untuk kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun. Kemudian, Rp 37 triliun untuk
program keluarga harapan (PKH). Ada juga program kartu prakerja dengan anggaran yang
dinaikkan menjadi Rp 20 triliun. "Semua program ini diarahkan pemerintah untuk
menyelamatkan jiwa dan perekonomian," jelasnya.

Ida juga mengatakan, program bantuan subsidi upah itu sekaligus untuk memberikan apresiasi
kepada pekerja peserta BPJamsostek dan perusahaannya. Pesan yang ingin disampaikan
pemerintah adalah dengan mengikuti BPJamsostek, ada manfaatnya. Diharapkan, makin banyak
perusahaan yang mendaftarkan karyawannya di BPJamsostek. Ida menambahkan, di antara
penerima program bantuan subsidi upah, ada sekitar 2,1 juta karyawan yang baru kena PHK.
(wan/ clO/cl 7/faI)

63