Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

Hal itu, kata Lamhot, merupakan penekanan poin dari Panja. "Kita pro-investasi, tapi tidak ingin
merugikan teman-teman buruh," kata Lamhot, Selasa (25/8).
Lamhot menekankan urgensi pembahasan RUU Ciptaker dipercepat. Menurutnya, payung hukum
RUU Sapu Jagat ini diperlukan untuk menarik investasi ke Indonesia yang selama ini terkendala
tumpang tindih regulasi dan sulitnya memperoleh perizinan dari pemerintah.

"Perlu Omnibus Law Ciptaker untuk memangkas kendala-kendala ini," ucap politikus Partai
Golkar tersebut.

Sementara itu Fraksi PKS mengajak semua serikat pekerja untuk terus memantau setiap
pembahasan omnibus law RUU Ciptaker di DPR. "PKS meminta kepada teman-teman serikat
pekerja harus terus mencermati secara saksama dinamika pembahasan kluster ketenagakerjaan
dalam RUU Cipta Kerja ini. Pembahasan ini harus terus dikawal dan dipelototi," ujar Wakil Ketua
Fraksi PKS DPR, Rabu (26/8).

Mulyanto mengkritik sikap pemerintah yang dinilainya tidak tegas menetapkan keberadaan
kluster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker yang saat ini dibahas oleh Baleg DPR. Awalnya
pemerintah berjanji mencabut kluster ketenagakerjaan, lalu menyatakan akan menunda
membahas dan sekarang malah ingin mendahulukan pembahasannya.

abdulrochim/ sindonews

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta
POLEMIK RUU CIPTAKER

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja terus menuai protes dari berbagai kalangan. RUU yang
bertujuan memudahkan proses investasi ini dinilai terlalu memberikan karpet merah bagi pelaku
usaha dan tidak berpihak pada kepentingan buruh dan masyarakat luas. Kendati demikian
mayoritas fraksi di DPR RI tetap ngotot melanjutkan pembahasan RUU ini karena terikat koalisi
dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kluster RUU Omnibus Law

1. Penyederhanaan perizinan
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset & inovasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengadaan lahan
10. Investasi
11. Proyek pemerintah dan kawasan ekonomi

Progres Pembahasan

1. Badan Legislasi (Baleg) DPR telah mengajukan 8.000 daftar inventarisasi masalah (DIM)
mengenai RUU Cipta Kerja.
2. Baleg telah membahas 6.200 DIM atau 75%.
3. Ada 1.800 DIM yang belum dibahas, utamanya terkait Bab IV RUU Cipta Kerja, yakni
tentang kluster ketenagakerjaan.
4. Baleg DPR menargetkan RUU Cipta Kerja disampaikan ke Badan Musyawarah DPR pada
Oktober mendatang untuk disahkan.

59