Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 58
Judul DPR Jangan Sekadar Tukang Stempel
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis sindonews
Tanggal 2020-08-27 05:21:49
Ukuran 441x335mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 370.440.000
News Value Rp 1.852.200.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah bersama dengan DPR terus mematangkan omnibus law Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
Di sisi lain suara penolakan juga terus digaungkan berbagai kalangan. Mereka menilai RUU itu
hanya menguntungkan kalangan pengusaha dan kurang memperhatikan kepentingan
masyarakat luas.
DPR JANGAN SEKADAR TUKANG STEMPEL
Pemerintah bersama dengan DPR terus mematangkan omnibus law Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
Di sisi lain suara penolakan juga terus digaungkan berbagai kalangan. Mereka menilai RUU itu
hanya menguntungkan kalangan pengusaha dan kurang memperhatikan kepentingan
masyarakat luas.
Berbagai aksi unjuk rasa terus dilakukan sejumlah elemen masyarakat sipil. Buruh, mahasiswa,
dan berbagai organisasi masyarakat dengan lantang menyuarakan penolakan mereka. RUU
Ciptaker setidaknya memuat 11 kluster pembahasan. Di antaranya penyederhanaan perizinan,
persyaratan investasi, ketenagakerjaan hingga pengadaan lahan. Dari berbagai kluster tersebut
muncul berbagai pasal kontroversial seperti perubahan mekanisme upah dari kluster
ketenagakerjaan, besarnya kewenangan pemerintah pusat dari kluster penyederhanaan
perizinan hingga minimnya ruang negosiasi bagi masyarakat sipil dalam proses pengadaan lahan.
Berbagai kejanggalan substansi RUU Ciptaker ini sebenarnya diketahui tiap fraksi DPR. Hanya
saja ikatan koalisi membuat mereka terkesan kurang berani untuk bersikap berbeda dengan
suara pemerintah. Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komarudin mengatakan,
dari awal omnibus law RUU Ciptaker ini menjadi agenda besar pemerintah dan DPR yang diduga
ditunggangi kepentingan pengusaha dan merugikan kaum buruh. "Dalam peta politik di
parlemen, mau tidak mau, suka tidak suka, itu memang menguntungkan pemerintah karena
seluruh kekuatan parpol yang ada 85% itu bagian dari pemerintah," tuturnya.
57
