Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

Subsidi upah/gaji merupakan program stimulus yang dikoordinasikan bersama Tim Satgas
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meliputi Kementerian BUMN, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

Sebelum terlaksananya bantuan subsidi gaji , terdapat sejumlah fakta menarik yang diulas.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sempat mengatakan, regulasi
yang dibuat untuk mengatur penyaluran subsidi gaji dari pemerintah bagi pekerja atau buruh
berpenghasilan di bawah Rp 5 juta telah rampung.

Namun, masih dibutuhkan harmonisasi antar kementerian/lembaga terkait.

"Permenaker diterbitkan, kemudian biasalah peraturan pemerintah masih membutuhkan
harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM siap. Setelah (Permenaker) kami keluarkan hari
ini, kemudian diharmonisasi," katanya di Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Hanya dalam waktu sepekan, terbitlah Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 yang menjadi
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam
Penanganan Dampak Covid-19.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji diberikan untuk
melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh
dalam penanganan dampak Covid-19.

Di dalam Permenaker No. 14 Tahun 2020 tertulis hanya terdiri dari 7 kriteria penerima subsidi
upah/gaji, antara lain:
a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
b. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
c. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah
Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
d. Pekerja/buruh penerima upah;
e. Memiliki rekening bank yang aktif;
f. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja; dan
g. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan
Juni 2020.

"Jadi kalau ada peserta yang tidak mengiur karena nunggak itu kita masih bisa tolerir karena dia
sebenarnya masih peserta BPJS (Ketenagakerjaan)," kata Menaker, di Jakarta, Selasa
(11/8/2020).

Selain itu, menurut Menaker, bagi pegawai pemerintah Non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga
berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan. Dengan alasan, pegawai berstatus
honorer dan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta itu tidak mendapat jatah gaji ke-13 dari
pemerintah.
Pemerintah melalui Menaker Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan, program subsidi gaji akan
diluncurkan pada 25 Agustus 2020, oleh Presiden. Namun, ternyata ditunda penyalurannya.

Dalihnya, pemerintah kembali memvalidasi dan memverifikasi kesesuaian data 2,5 juta pekerja
tahap pertama yang diserahkan oleh BPJamsostek pada 24 Agustus lalu ke Kemnaker.

"Kalau di juknisnya (petunjuk teknis) waktu paling lambat 4 hari untuk melakukan check list. Jadi
2,5 juta (pekerja batch pertama) kami mohon maaf butuh kehati-hatian untuk menyesuaikan
data yang ada," katanya.

52