Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 50
Judul PKS Tanyakan Rp129 Miliar Tak Bertuan, Ini Jawaban Menaker
Nama Media gatra.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/488593/ekonomi/pks-tanyakan-
rp129-miliar-tak-bertuan-ini-jawaban-menaker
Jurnalis Ryan Puspa Bangsa
Tanggal 2020-08-27 05:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menjelaskan selisih anggaran bantuan sosial bagi
pegawai dengan upah di bawah Rp5 juta. Menurutnya, selisih sekitar Rp129 miliar yang
dianggarkan pemerintah, ditujukan untuk biaya transfer antar bank apabila rekening penerima
manfaat bukan bank Himbara.
PKS TANYAKAN RP129 MILIAR TAK BERTUAN, INI JAWABAN MENAKER
Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menjelaskan selisih anggaran bantuan sosial bagi
pegawai dengan upah di bawah Rp5 juta. Menurutnya, selisih sekitar Rp129 miliar yang
dianggarkan pemerintah, ditujukan untuk biaya transfer antar bank apabila rekening penerima
manfaat bukan bank Himbara.
"Saya sampaikan bapak ibu ada dana yang diperlukan Rp129.788.211.000 ini untuk biaya
transfer antar bank jika rekening penerima bukan bank himbara," katanya dalam rapat dengan
Komisi IX DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (26/8).
Ia menjelaskan, program penyaluran bantuan sosial bagi pekerja dengan upah di bawah Rp5
juta ini tidak mensyaratkan penerima manfaat memiliki rekening bank Himbara. Alasannya, agar
bisa mempercepat proses penyaluran dana bansos ini.
"Mereka silakan saja banknya apa. Kalau kita persyaratkan Bank Himbara, itu nanti mungkin
lebih lama lagi buka akun baru. Jadi kami mencanangkan jika memang banknya tidak ada
kesamaan maka ada biaya transfer," jelas Ida.
Selain itu, Ia juga menegaskan, jika terdapat sisa anggaran di akhir program bansos ini, akan
segera dikembalikan pada kas negara. Dipastikan, dana anggaran bansos ini akan benar-benar
disalurkan pada para penerima manfaat.
"Uangnya akan dikembalikan kepada kas negara. Jadi sama sekali uang itu tidak akan tidak bisa
di apa-apakan oleh kami di kementerian ketenagakerjaan," ujarnya.
49
