Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 48
Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga mengubah aturan upah minimum kota jadi upah minimum
provinsi. Para pekerja tidak usah takut gaji mereka turun drastis, karena gubernur akan
mengaturnya dengan baik. Keseragaman upah minimum dalam 1 provinsi tak lagi
membingungkan. Selain itu, para pekerja juga dilarang keras diberi gaji di bawah upah minimum.
RUU ini juga menguntungkan para pengusaha karena izin untuk mendirikan usaha baru makin
mudah. UMKM diberi keringanan biaya, balikan mendapat intensif dan pemberian izinnya gratis.
Banyak usaha kecil yang bermunculan dan perekonomian akan pulih lagi. Pemerintah sangat
memperhatikan pengusaha UMKM karena bisa menyerap banyak tenaga kerja.
Di dalam draft Omnibus Law klaster investasi juga disebutkan tentang aturan investasi yang
dimudahkan. Selain itu, pengurusan izin halal pada suatu usaha juga dipermudah. Hal ini bisa
menarik banyak investor, terutama dari kalangan jazirah Arab. Mereka yakin bisa sukses
berinvestasi ke Indonesia, karena pemerintah sangat sadar akan izin kehalalan suatu produk.
Jika investor baru bermunculan, dari dalam maupun luar negeri, maka dunia bisnis di Indonesia
akan makin dinamis.Akan ada pembangunan dengan permodalan asing dan menjauhkan
Indonesia dari resesi. Karena pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
Indonesia akan dikenal sebagai negara maju karena punya banyak proyek investasi.
Kepercayaan dari orang luar negeri akan meningkat dan mereka mau berwisata di Indonesia,
karena selain punya kebudayaan unik, dianggap aman dan modern.
RUU Omnibus Law memang mengatur tentang klaster tenaga kerja dan investasi. Menteri
Mahfud MD juga menerima masukan dari para pekerja terkait dengan isi draft RUU tersebut.
Presiden Komite serikat buruh Indonesia Said Iqbal juga mau ikut dalam acara ini karena buruh
diberi ruang dalam pembahasan pasal Rancangan Undang-Undang omnibus law cipta kerja.
Jadi diharap para pekerja dan pengusaha tidak negative thinking dalam menghadapi rencana
pengesahan RUU Omnibus Law. Karena pemerintah sudah mempertimbangkannya dengan
sangat matang, agar semua pihak diuntungkan. Draft-nya juga banyak tersebar di internet,
sehingga memperlihatkan azas keterbukaan.
RUU Omnibus Law seharusnya didukung agar segera disahkan oleh pemerintah. Jika sudah resmi
jadi undang-undang, maka hukum ketenagakerjaan akan makin diperbaiki. Para pekerja akan
mendapat haknya dan dilarang di-PHK jika sakit akibat kecelakaan kerja. Para pengusaha UMKM
juga diuntungkan karena izin usaha baru dipermudah oleh pemerintah.
47