Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 51
Ida menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan hanya bertindak sebagai fasilitator yang
mengatur secara administratif. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah diberikan
biaya operasional untuk persiapan, perencanaan, hingga pelaporan program ini sebesar Rp1
miliar.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani
mempertanyakan adanya selisih anggaran bantuan sosial bagi pegawai dengan upah di bawah
Rp5 juta ini. Menurutnya, dengan anggaran sebesar Rp37.870.345.011.000 dengan target
15.725.232 pekerja, dan diberikan pada setiap penerima manfaat sebesar Rp600 ribu setiap
bulan selama empat bulan, masih terdapat gap sebesar Rp129.788.211.000.
"Saya hitung ternyata disitu ada selisih. Kalau kemudian Rp600 ribu dikali empat bulan,
Rp2.400.000 dikali target 15 juta lebih, itu mencapai Rp37.740.556.800.000. Jadi saya hitung
tadi ada selisih Rp129.788.211.000 yang tidak bertuan atau tidak dijelaskan dalam persentasi
ini," kata Netty.
50
