Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 61
PASAL-PASAL KONTROVERSIAL
a. Mendagri bisa pecat kepala daerah
Pasal 520 RUU Omnibus Law Ayat 1: Kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis oleh Mendagri.
Ayat 2: Mendagri berwenang memberhentikan selama tiga bulan kepala daerah yang tidak
mengindahkan teguran tertulis.
Ayat 3: Mendagri diberi kuasa penuh untuk memecat kepala daerah yang masih tidak patuh.
b. Libur sehari dalam seminggu
Pasal 79 RUU Cipta Kerja: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu
c. Mekanisme upah diubah menjadi perhitungan jam
Pengubahan mekanisme pengupahan ini dikhawatirkan membuat para pekerja akan menerima
gaji di bawah upah minimum.
d. Mekanisme pesangon diubah menjadi tunjangan PHK
Perubahan ini dikhawatirkan semakin mengecilkan hak-hak pekerja saat harus dihadapkan pada
situasi pemutusan hubungan kerja.
e. Cuti hamil
Hak cuti hamil yang diberikan pada karyawan perempuan tidak diatur dengan jelas dalam RUU
Cipta Kerja. Hal ini dikhawatirkan akan membuat para pekerja perempuan kehilangan hak untuk
cuti dengan jaminan gaji.
60
