Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

"Untuk saat ini, cabang DIY sudah terkumpul kurang lebih 243.000 nomor rekening atau 93
persen. Sisanya adalah peserta yang gajinya di atas Rp 5 juta," ucap Kepala Badan
Penyelenggara (BP) Jamsostek DIY, Asri Basir, Rabu (26/8/2020).

PEKERJA DI YOGYAKARTA DAPAT SUBSIDI UPAH

Hingga kini, sebanyak 243.000 nomor rekening dari pekerja di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah sudah
terkumpul dan siap disalurkan.

"Untuk saat ini, cabang DIY sudah terkumpul kurang lebih 243.000 nomor rekening atau 93
persen. Sisanya adalah peserta yang gajinya di atas Rp 5 juta," ucap Kepala Badan
Penyelenggara (BP) Jamsostek DIY, Asri Basir, Rabu (26/8/2020).
Menurut dia, nomor rekening diambil dari data BP Jamsostek. Pemerintah mempertimbangkan
bahwa data yang valid untuk program ini ada di BP Jamsostek. "Kami pastikan bantuan tersebut
akan langsung masuk ke rekening karyawan peserta BP Jamsostek, tidak mampir ke rekening
perusahaan," tuturnya.

Terkait tumpang tindih data, kata Asri, pemberian subsidi ini mengacu pada nomor induk ke-
pendudukan (NIK). Oleh karena itu, satu orang tak bisa mendapatkan lebih dari satu subsidi,
meskipun orang itu bekerja di banyak perusahaan.
"Di Jakarta nanti, ada 17 perbankan yang membantu melakukan verifikasi. Jangan sampai nanti
ada pekerja yang berharap menerima dua bantuan. Tidak bisa karena ini mengacu pada NIK Dia
akan tetap menerima satu kali meski dia bekerja di dua atau tiga perusahaan," katanya.

Ketidakadilan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, subsidi upah untuk pekerja dilakukan untuk
menjawab ketidakadilan bagi

mereka yang berkurang pendapatannya, tapi tiak berhak mendapatkan bantuan sosial lain
karena masih berstatus bekerja.

"Apakah program ini ada mengusik rasa ketidakadilan? Bisa jadi iya. Tapi, ini program juga untuk
menjawab ketidakadilan, mereka ini kan tidak berhak mendapatkan bantuan sosial karena tidak
terdata di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ujar Ida dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI yang dilakukan di Se-nayan, Jakarta, seperti dilansir Kantor Berita Antara, Rabu
(26/-8/2020).

Ida mengatakan, 15,7 juta pekerja yang ditargetkan mendapatkan subsidi upah itu memang
masih berstatus sebagai karyawan, tetapi penghasilan mereka berkurang atau bahkan tidak
mendapatkan gaji sebagai dampak Covid-19.
"Meskipun demikian, para pekerja ini tidak berhak mendapatkan bantuan dari program jaring

pengaman sosial lain yang sudah dijalankan pemerintah. Seperti Program Keluarga Harapan
yang ditujukan untuk keluarga prase-jahtera atau Kartu Prakerja yang diprioritaskan bagi korban
pemutusan hubungan kerja," katanya.

Dikatakan Ida, masih ada bagian dari masyarakat yang belum terjamah oleh jaring pengaman
sosial yang dilakukan pemerintah. Karena itu, saat ini yang harus dilakukan adalah meyakinkan
bahwa program-program yang sudah berjalan sekarang, tidak tumpang tindih satu dengan
lainnya.
75