Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

memperhatikan pekerja non-anggota BPJamsostek serta pekerja peserta BPJamsostek mandiri
atau bukan penerima upah.
Menyeluruh

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah memahami serta menangkap
kritik dan kebutuhan bantuan yang merata. Namun, program bansos tidak bisa dilihat secara
terpisah, tetapi mesti menyeluruh.

"Pemerintah juga punya program bansos lain sebelum ini. Subsidi gaji hanya melengkapi
program-program yang sudah ada," ucap Ida.

Ida mengatakan, sudah ada program jaring pengaman sosial lain yang melindungi masyarakat
kelompok bawah yang mencari nafkah di sektor informal. Ada pula program Kartu Prakerja yang
ditujukan untuk pekerja korban PHK dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19.
Ida mengakui, masih banyak masyarakat yang belum mendapat bantuan. Akan tetapi, anggaran
pemerintah terbatas untuk melindungi semua kalangan. Karena itu, pemerintah harus
meyakinkan publik bahwa program-program itu tidak tumpang tindih, tetapi saling melengkapi.

"Apakah program ini mengusik rasa keadilan? Bisa jadi, ya. Akan tetapi, program ini juga
menjawab ketidakadilan karena kelompok pekerja formal bergaji di bawah Rp 5 juta selama ini
tidak berhak mendapat bantuan sosial karena tidak terdata di Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah bersedia melengkapi dan memperbaiki kekurangan dari program
subsidi gaji saat ini.

Mohammad Faisal menyebutkan, dalam program subsidi upah bagi karyawan di sektor informal,
pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada data BPJamsostek. Pendataan harus dilakukan
terbuka melalui kanal pelaporan sehingga pekerja informal yang tidak terdaftar di BPJamsostek
bisa mendaftarkan diri. Cara ini sekaligus untuk memperbaiki data pekerja informal di Indonesia.
(AGE)

79