Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 79
PERHATIKAN SEMUA PEKERJA
Pemerintah mesti memberi perhatian yang sama kepada pekerja formal dan informal di
Indonesia. Dengan cara itu, kegiatan konsumsi masyarakat dapat kembali aktif di berbagai
sektor.
Apalagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja informal di Indonesia lebih
banyak daripada pekerja formal. Sebanyak 131,03 juta penduduk bekerja di Indonesia per
Februari 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 56,5 persen di antaranya pekerja informal.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal
mengatakan, untuk menggerakkan konsumsi masyarakat, pemerintah perlu lebih
memperhatikan sektor informal. Mereka adalah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor informal
ataupun karyawan yang bekerja di sektor informal.
"Kalau mau memberi stimulus untuk perekonomian, kelompok informal ini yang harus
digerakkan. Kita tidak hanya bicara soal pekerja atau karyawan informal, tetapi juga mereka
yang berusaha di skala mikro dan kecil," kata Faisal.
Bantuan sosial yang merata juga menjadi fokus dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR
dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto
pada Rabu (26/8/2020).
DPR meminta pemerintah segera mencari solusi bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang
belum tersentuh bantuan. Kelompok ini, antara lain, adalah pekerja bergaji kecil yang tidak
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek dan pekerja informal.
Bantuan sosial yang lebih merata diyakini akan lebih signifikan mendorong konsumsi masyarakat
dan memulihkan kondisi perekonomian.
Pada triwulan 11-2020, perekonomian tumbuh minus 5,32 persen secara tahunan. Adapun
konsumsi rumah tangga tumbuh minus 5,51 persen.
Pemerintah memberi bantuan atau subsidi gaji bagi pekerja formal yang terdaftar di
BPJamsostek dengan gaji bersih di bawah Rp 5 juta per bulan.
Bantuan itu, menurut anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra, Saleh Daulay, bersifat
eksklusif. Ia minta pemerintah memperhatikan keadilan dan kemerataan bantuan.
Ia menyebut kelompok juga memerlukan bantuan, di antaranya pekerja bergaji rendah,
tetapi bukan peserta BPJamsostek, pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan
pekerja informal.
Pekerja informal, antara lain, adalah orang yang bekerja se-rabutan, di antaranya sopir angkutan
umum dan buruh lepas.
Saleh juga menyinggung bantuan bagi pekerja korban PHK. Kartu Prakerja dinilai tidak
menjawab persoalan karena tidak didesain khusus untuk pekerja korban PHK.
"Siapa yang lebih kesulitan, mereka yang masih bekerja atau yang di-PHK? Kenapa yang dikasih
bantuan hanya yang masih digaji? Program ini bagus, tetapi jangan sampai mengabaikan yang
justru lebih butuh bantuan," kata Saleh.
Kesimpulan rapat, meminta pemerintah segera mencari solusi bantuan subsidi yang sesuai bagi
pekerja informal yang belum mendapat bantuan sosial. DPR juga meminta pemerintah untuk
melanjutkan program subsidi kepada pekerja bergaji bersih di bawah Rp 5 juta, dengan
78
