Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 104
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/nasional/758715/tolak-omnibus-law-
besok-10000-buruh-akan-gelar-aksi
Jurnalis YUD
Tanggal 2021-04-11 17:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Aksi ini akan dilakukan secara aksi lapangan dan aksi virtual.
Untuk aksi lapangan, akan diikuti kurang lebih 10.000 buruh di seluruh Indonesia, yaitu di 1.000
pabrik atau perusahaan, 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Yang keempat, kami juga meminta diusut tuntas dugaan
korupsi di BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung. Jangan berdalih nanti hasil akhirnya
karena alasan bisnis
Ringkasan
Gabungan beberapa serikat pekerja akan kembali melakukan aksi pada Senin (12/4/2021).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, aksi tersebut
akan dilakukan di masing-masing pabrik atau perusahaan, dan di tingkat nasional akan berpusat
di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mulai pukul 09.00 WIB sampai 13.00 WIB.
TOLAK OMNIBUS LAW, BESOK 10.000 BURUH AKAN GELAR AKSI
Jakarta, Gabungan beberapa serikat pekerja akan kembali melakukan aksi pada Senin
(12/4/2021). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan,
aksi tersebut akan dilakukan di masing-masing pabrik atau perusahaan, dan di tingkat nasional
akan berpusat di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mulai pukul 09.00 WIB sampai 13.00
WIB.
"Aksi ini akan dilakukan secara aksi lapangan dan aksi virtual. Untuk aksi lapangan, akan diikuti
kurang lebih 10.000 buruh di seluruh Indonesia, yaitu di 1.000 pabrik atau perusahaan, 20
provinsi dan 150 kabupaten/kota," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Minggu
(11/4/2021).
Untuk aksi di MK, Iqbal mengungkapkan nantinya akan datang perwakilan buruh dari 20 provinsi
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan aksi di daerah-daerah dilakukan
di kantor gubernur, bupati, atau wali kota.
103
