Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

"Menolak pembayaran THR dengan dicicil walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan
Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan ke Menteri Tenaga Kerja, salah satu isinya yang
saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bila mana perusahaan tidak mampu membayar
THR," kata Presiden KSPI dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/4/2021).

Said merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan
badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Terkait isu penyerahan keputusan THR kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan atau
bipartit itu, Said mendorong agar jika memang tidak dapat membayar, perusahaan harus secara
transparan menyertakan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian selama dua tahun
terakhir.

"Yang harus ditegaskan nanti dalam surat edaran Menaker adalah walaupun itu mekanisme
bipartit, tapi tetap tidak boleh dicicil. Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit harus
didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dua tahun berturut-turut,"
tegas Said.

Untuk menolak kebijakan THR dicicil tersebut, bersama dengan berbagai isu lain seperti UU Cipta
Kerja, Said mengatakan buruh akan melakukan aksi lapangan dan virtual pada Senin (12/4),
yang melibatkan ribuan pekerja di 1.000 pabrik di 20 provinsi di seluruh Indonesia.

Pada Senin (5/4/2021), Menaker Ida mengatakan skema THR 2021 masih dalam pembahasan
yang melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Tripartit Nasional.

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan
Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran
THR," kata Ida.

Dalam kesempatan itu, Ida juga memastikan bahwa THR adalah kewajiban yang harus
dibayarkan pengusaha kepada pekerja. Editor: Surya.

98