Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, THR harus hadir tahun ini karena
pemerintah sudah menggelontorkan sejumlah insentif.
Terbaru adalah relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) otomotif dan keringanan
PPN properti. Dengan keringanan itu, uang pajak yang harus dibayarkan pengusaha seharusnya
bisa digunakan untuk membayar THR penuh.

Di sisi lain, Indeks PMI Manufaktur Indonesia juga meningkat di level 53,2 pada Maret 2021. Ini
merupakan indeks tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

"Kenapa THR diminta untuk dibayarkan karena sebagian besar sektor usaha mendapatkan
simulasi oleh pemerintah. Kemudian kita melihat berbagai sektor juga sudah mulai recover
(membaik), maka tentu wajar THR ini dibagikan," katanya dalam Launching Vaksinesia
#BersamaKitaVaksin di YouTube, Minggu (11/4).

Meski Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sudah berkomitmen untuk membayar
penuh THR tahun ini sesuai arahan pemerintah, ada sejumlah sektor usaha yang keberatan
karena tidak memiliki likuiditas yang cukup. Sektor usaha mereka juga masih sulit bangkit meski
sudah ada stimulus dari negara.

Bagaimana solusinya? Airlangga mengatakan, untuk jika ada pengusaha yang tidak mampu
membayar THR secara penuh, mereka bisa menyampaikan alasannya kepada serikat pekerja.
Meski begitu, dia berharap semua pengusaha memenuhi kewajiban THR tahun ini.

"Kalau mereka (pengusaha) tidak mampu, silakan bicara bilateral dengan serikat pekerja. Tetapi
kan hampir seluruh sektor mendapatkan fasilitas perbankan, bahkan dengan adanya grace
period 3 tahun tentu akan mendapatkan keleluasaan," katanya.

Menurut Airlangga, Kementerian Ketenagakerjaan akan membuat surat edaran atau ketentuan
teknis mengenai kewajiban membayar THR secara penuh tahun ini, termasuk keberatan dari
para pengusaha.

Berdasarkan simulasi perhitungan pemerintah, jika THR dibayar penuh pengusaha tahun ini, bisa
menstimulasi ekonomi sekitar Rp 210 triliun. Dengan memiliki uang THR, diharapkan daya beli
masyarakat bisa terdongkrak dan ekonomi bisa berputar.

"Tentu pemerintah berharap dalam situasi di bulan Ramadhan terjadi pembelian konsumsi yang
meningkat. Oleh karena itu pemerintah mendorong bahwa tidak mudik, tapi bisa ngirim barang
ke daerah. Pemerintah yang tanggung ongkosnya (dengan subsidi ongkos kirim Rp 500 miliar),"
ujar dia.

96