Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 113
Kini para buruh menuntut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mewajibkan perusahaan
membuka laporan keuangan mereka, bila pembayaran THR terpaksa harus melewati
pembicaraan bipartit (perusahaan dengan buruh).
"Harus didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dalam 2 tahun
berturut-turut, itu yang kami minta dalam mekanisme bipartit tentang THR dicicil," kata Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dikutip dari tempo.co, Minggu
(11/4/2021).
Sebelumnya, pemerintah telah memberi kelonggaran untuk perusahaan bisa mencicil
pembayaran THR 2020 dengan alasan pandemi Covid-19. Tapi untuk THR 2021, belum ada
keputusan resmi karena masih digodok oleh pemerintah.
Di tengah penyusunan kebijakan ini, Iqbal pun mendengar kabar bahwa sudah ada kesepakatan
di tripartit nasional (pemerintah, perusahaan, dan buruh). Kesepakatan itu akan
direkomendasikan kepada Ida Fauziyah.
Salah satu kesepakatan, kata Iqbal, yaitu menyerahkan keputusan pembayaran pada mekanisme
bipartit bila perusahaan tak mampu membayar THR. Kabar inilah yang kemudian membuat KSPI
menyampaikan tuntutan soal laporan kerugian 2 tahun berturut-turut tersebut.
Iqbal meminta ketentuan ini diatur tegas dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan yang
sedang disusun oleh Kemenaker. Tapi, Iqbal belum merinci apakah kemudian KSPI menerima
alasan THR dicicil jika perusahaan rugi 2 tahun berturut-turut.
Ia menegaskan KSPI tetap menolak pembayaran THR 2021 dengan cicilan. Tuntutan ini juga
yang akan disampaikan dalam aksi demo besar-besaran pada 10.000 buruh pada Senin besok,
12 April 2021. "Walau bipartit, tapi tetap tak boleh dicicil," kata dia.
Di sisi lain, pengusaha pun tidak menutup pintu sepenuhnya untuk pembayaran THR 2021 secara
penuh. Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob
Azzam menilai tetap harus ada penyesuaian dalam pembayarannya.
Bagi perusahaan yang bisnisnya sudah pulih, kata dia, maka THR bisa dibayarkan sesuai
ketentuan. "Tapi yang belum pulih, dibicarakan secara bipartit (perusahaan dan buruh)," kata
Bob.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi memastikan
aturan mengenai aturan pembayaran tunjangan hari raya atau THR akan diterbitkan pekan
depan.
"Rencana segera. Pastinya pekan depan," kata Anwar.
Namun, dia masih enggan untuk menjelaskan ihwal detail beleid yang akan keluar itu. Dia juga
mengatakan mendapatkan berbagai masukan dalam forum tripartit nasional. "Tentunya masing-
masing memiliki pendapat sendiri-sendiri," ujarnya.
112
