Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 111
isinya yang saya baca adalah menyerahkan pada bipartit (perundingan antara pekerja/buruh
atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha) bilamana perusahaan tidak mampu untuk
membayar THR," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (11/4/2021).
Said menegaskan, di dalam Surat Edaran yang nantinya akan dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja
terkait pembayaran THR, yang harus ditegaskan adalah meskipun ada mekanisme bipartit, tetapi
tetap tidak boleh dicicil.
"Bilamana terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit, harus dibuka dengan laporan keuangan
perusahaan yang merugi 2 tahun berturut-turut. Ini yang kami minta terkait mekanisme bipartit,"
kata Said Iqbal.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan skema THR 2021 masih dalam
pembahasan yang melibatkan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit
Nasional. Namun secara umum Menaker menegaskan bahwa THR adalah kewajiban pengusaha
yang harus dibayarkan kepada pekerja sebagai pendapatan non-upah yang biasanya diberikan
pada saat-saat momen Hari Raya. "Tentu ini kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha
kepada pekerja," kata Menaker. Sumber: BeritaSatu.com.
110
