Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

Pemerintah Minta Pengusaha Bayar THR demi Rp215 T Beredar di Pasar. Melihat data yang ada
ditambah pernyataan Menko Airlangga, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal berharap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tidak mengeluarkan
edaran yang memperbolehkan pembayaran THR dicicil. "Kami meminta dengan sangat kepada
Ibu Menaker tidak mengeluarkan kebijakan itu," kata Iqbal, mengutip Antara.

Tahun lalu Ida memutuskan THR dapat dicicil sesuai dengan mufakat antara perusahaan dan
pekerja, yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan itu sendiri dan iktikad baik untuk
mencapai kesepakatan. Iqbal mengatakan jika kebijakan THR masih sama dengan tahun 2020,
maka serikatnya akan mengajukan surat protes kepada Presiden Joko Widodo dan mengambil
langkah hukum.

Hal senada dikatakan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat. Jika
THR boleh dicicil, menurutnya para pengusaha akan senang melakukan itu meski cash flow
perusahaan baik-baik saja. "Tentu akan banyak digunakan oleh para pengusaha yang nakal-
nakal itu," kata dia kepada reporter Tirto, Rabu (7/4/2021).

Berkebalikan dengan keinginan buruh, Menko Airlangga, dan survei BI, Ketua Umum DPD
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan
tak semua sektor usaha sanggup membayar THR penuh. "Sebagian sektor kesehatan dan
farmasi kemungkinan punya kemampuan. Tapi kan itu hanya sebagian kecil. 80 persen
kemungkinan enggak mampu," kata dia kepada reporter Tirto, Rabu.
Sarman mengatakan pemulihan ekonomi memang sedang berjalan, namun butuh waktu untuk
kembali normal. Atas dasar itu dia ingin kebijakan tahun lalu diberlakukan pula tahun in. "Kami
harap Kementerian Ketenagakerjaan memberikan semacam surat edaran atau aturan menteri
supaya ada dasar hukum bagi pengusaha yang mampu walau sedikit bisa [bayar THR penuh]
dan yang belum [mampu] dicicil." Sebetulnya, selain memang merupakan hak buruh, menurut
pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi, THR
yang dibayar penuh berguna pula bagi ekonomi, yaitu menciptakan multiplier effect. Maksudnya,
THR yang dibelanjakan dapat menggerakkan roda perekonomian di kalangan menengah ke
bawah, khususnya para pedagang kecil.

"Ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat jelang Lebaran. Kalau kita dalam keadaan krisis
ekonomi, perbanyaklah uang berputar di level bawah. Dengan demikian akan terjadi perputaran
uang," ujar dia dikutip dari Antara. "Perusahaan sudah dibantu pemerintah, sekarang bantu
karyawannya," tambahnya.
KSPI Desak Pengusaha Bayar Penuh THR Tahun Ini Lantas bagaimana sikap Menaker Ida? Ia
menyatakan skema pembayaran THR tahun ini masih dibahas dengan melibatkan Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).

"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno
Tripartit Nasional," kata Ida, Senin (5/4/2021).

Tripartit Nasional melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. "Tripartit Nasional ini
memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR." Ida
berharap dengan melibatkan banyak pihak keputusan terbaiklah yang dibuat. Ia mengaku tak
mau terburu-buru mengambil keputusan.

"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional.
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran THR," kata Ida.

147