Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 155

Judul               Ada Demo Buruh Gede-gedean Senin Depan, Ini Tuntutannya
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5527346/ada-demo-
                                    buruh-gede-gedean-senin-depan-ini-tuntutannya
                Jurnalis            Soraya Novika
                Tanggal             2021-04-10 18:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Bentuk aksinya ada perwakilan yang tanggal 12 April datang
              ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol penolakan Omnibus Law. Dan di daerah-daerah ada
              perwakilan yang datang ke kantor gubernur atau kantor bupati/wali kota di daerahnya masing-
              masing

              negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Sangat meluas aksi yang kami rencanakan pada tanggal 12
              April ini, dari sisi jumlah yang mengikuti aksi puluhan ribu orang, dari sisi perusahaan atau pabrik
              ada  seribuan,  dari  sisi  sebaran  provinsi  ada  20  provinsi,  dari  kabupaten  kota  lebih  dari  150
              kabupaten/kota yang meluas

              negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Sikap kami pada 12 April kalau tetap ada pembayaran THR
              dicicil dan bahkan tidak dibayar penuh, aksi akan makin membesar, tentu dengan cara kami
              bagaimana mensiasatinya di tengah pandemi Corona

              positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Menko Perekonomian bilang dalam satu acara Kadin yang
              dikutip  oleh  beberapa  media  mengatakan  sudah  saatnya  kita  jangan  lagi  memberikan
              pembayaran THR dengan cara mencicil

              neutral  -  Airlangga  Hartarto  (Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Indonesia)  Negara
              mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, itu belum dihapus, PP Nomor 78 Tahun 2015 tidak
              ada disebut membayar THR itu mencicil
              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Saya  belum  dengar  (soal  rencana  demo
              buruh). Saya kira ini kan pandemi belum selesai, saya kira semua harus mengurangi kumpul
              masa dalam jumlah besar dan tetap mengikuti prokes

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja secara umum kami sampaikan
              bahwa  THR  itu  adalah  kewajiban  pengusaha  yang  dibayarkan  kepada  pekerja.  Ini  adalah
              pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja
              Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut,
              baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional

                                                           154
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160