Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 166

Judul               Pengawasan Pembayaran THR 2021, Pemprov Jakarta Tunggu Aturan
                                    Pusat
                Nama Media          pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011751231/pengawasan-
                                    pembayaran-thr-2021-pemprov-jakarta-tunggu-aturan-pusat
                Jurnalis            Amir Faisol
                Tanggal             2021-04-10 14:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta) Kalau
              yang sudah dibuka wajib THR 100 persen? Iya, betul

              neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) THR kewajiban bagi semua untuk
              memberikan THR pada waktunya, segera diberikan hak pada karyawan buruh semuanya yang
              memiliki hak
              positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Mekanisme diatur sesuai dengan
              ketentuan



              Ringkasan

              Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta  saat ini masih menunggu aturan  pemerintah  pusat perihal
              mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya (  THR  ) 2021. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
              dan Transmigrasi DKI  Jakarta  , Andri Yansyah mengatakan,  pemerintah  pusat tentu akan
              mengatur masalah pengawasan dan sanksi, apabila ketentuan itu tidak dipenuhi atau dilanggar
              oleh pengusaha.


              PENGAWASAN PEMBAYARAN THR 2021, PEMPROV JAKARTA TUNGGU ATURAN
              PUSAT

              Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta  saat ini masih menunggu aturan  pemerintah  pusat perihal
              mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya (  THR  ) 2021.
              Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI  Jakarta  , Andri Yansyah mengatakan,
              pemerintah  pusat tentu akan mengatur masalah pengawasan dan sanksi, apabila ketentuan itu
              tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pengusaha.



                                                           165
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171