Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 209
( Menyikapi adanya peraturan baru tersebut, yang sekaligus merupakan terobosan baru,
Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang mengatakan
telah melakukan sosialisasi beberapa PP, termasuk PP Nomor 37/2021. Salah satunya
memberikan informasi agar pengusaha, pekerja/buruh, pengawas ketenagakerjaan dan
pemangku kepentingan lainnya dapat mempunyai pemahaman yang sama, dan
mengimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan
tersebut.
"JKP ini sangat luar biasa bagi para pekerja yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS
Ketenagakerjaan. Di antara manfaat besar dari JKP adalah adanya uang tunai selama enam (6)
bulan. Kedua, akses informasi pasar kerja dan ketiga jasa pelatihan," kata Haiyani di Jakarta,
Jumat (9/8/2021).
Dalam kesempatan yany sama, Direktur Jaminan Sosial Retno Pratiwi mengatakan setelah
dicermati dan dipelajari bahwa ketika pekerja terkenak-PHK, benar-benar diperlukan adanya
perlindungan sosial.
"Oleh karena itu, dengan adanya Program JKP harapannya yang utama adalah mempersiapkan
pekerja yang terPHK untuk dapat bekerja kembali dengan adanya informasi pasar kerja, serta
manfaat dari pelatihan-pelatihan," bebernya.
( Deputi Direktur Bidang Project Management Office BPJS Ketenagakerjaan Romie Erfianto
mengatakan, terkait sumber pendanaan tidak ada penambahan iuran pada peserta, karena
modal awal pemerintah, dari rekomposisi iuran program jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS
Ketenagakerjaan dengan presentase iuran Jamsos dari program yang telah ada, seperti JKK (0,
14%), JKM (0,1%).
"Ini tidak mengurangi manfaat dari program yang telah ada," tandasnya.
(uka).
208
