Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

DITJEN BINWASNAKER DAN K3 SOSIALISASIKAN PENTINGNYA JKP

JAKARTA -- Pemerintah telah menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun
2021 Tentang Penyeleggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menjadi
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Manfaat JKP ini akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menyikapi adanya peraturan baru tersebut, yang sekaligus merupakan terobosan anyar,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam hal ini Ditjen Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) telah
melakukan sosialisasi beberapa PP. Itu ermasuk PP Nomor 37/2021 yang berlangsung pada
Selasa (6/4) lalu.

"Sosialisasi ini dikemas dengan talkshow yang merupakan kolaborasi Ditjen Binwasnaker dan K3
dengan Direktorat Jenderal PHI dan Jamsostek dan juga BPJS Ketenagakerjaan," kata Dirjen
Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang, Jumat (9/4).

Ia menyampaikan, hal ini merupakan wujud komitmen Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk
bersama-sama memberikan informasi agar pengusaha, pekerja/buruh, pengawas
ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya, agar dapat mempunyai
pemahaman yang sama, dan mengimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan dari
peraturan perundang-undangan tersebut.

"Manfaat dari program JKP ini sangat luar biasa bagi para pekerja yang sudah terdapaftar
sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, di antara manfaat besar dari JKP adalah pertama,
adanya uang tunai selama enam bulan, kedua, akses informasi pasar kerja, ketiga, jasa
pelatihan," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, saat menjadi narasumber sosialisasi PP No 37/2021 ini, Direktur
Jaminan Sosial, Retno Pratiwi mengatakan, setelah dicermati dan dipelajari bahwa ketika pekerja
terkenak-PHK, benar-benar diperlukan adanya perlindungan sosial. "Oleh karena itu, dengan
adany JKP diharapkan masyarakat yang ter-PHK dapat bekerja kembali dengan adanya informasi
pasar kerja, serta manfaat dari pelatihan-pelatihan," kata dia.

Tekait sumber pendanaan, tidak ada penambahan iuran pada peserta, karena modal awal
pemerintah dari rekomposisi iuran program jaminan sosial. "Itu dilakukan oleh BPJS
Ketenagakerjaan dengan porsentase iuran Jamsos dari program yang telah ada, seperti JKK (0,
14%), JKM (0,1) dan tidak mengurangi manfaat dari program yang telah ada," kata Deputi
Direktur Bidang Project Management Office BPJS Ketenagakerjaan, Romie Erfianto..

210