Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 221
tadi saya usul kepada dinas maupun Bupati dan Wali Kota live melalui medsos dengan PMI kita.
Saya sering lakukan itu dan kadang kita bisa mendapatkan informasi tanpa rekayasa
Ringkasan
Kepala Badan Perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menjelaskan
data World Bank 2019 menyebut pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri mencapai 9 juta
orang. Padahal yang tercatat berangkat secara legal ada 3,7 juta orang. "Di sistem kita 3,7 juta
orang, tahu persis mereka dari mana ke mana. Tapi ternyata World bank mendata ada 9 juta,
ada gap angka sekitar 5,3 juta berarti yang dikirim sindikat," kata Benny usai acara sosialisasi
UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo di kantor Pemprov Jateng, Jumat (9/4/2021).
5,3 JUTA PEKERJA MIGRAN RI DIPERKIRAKAN KE LUAR NEGERI ILEGAL
Kepala Badan Perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menjelaskan
data World Bank 2019 menyebut pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri mencapai 9 juta
orang. Padahal yang tercatat berangkat secara legal ada 3,7 juta orang.
"Di sistem kita 3,7 juta orang, tahu persis mereka dari mana ke mana. Tapi ternyata World bank
mendata ada 9 juta, ada gap angka sekitar 5,3 juta berarti yang dikirim sindikat," kata Benny
usai acara sosialisasi UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Pemprov Jateng, Jumat (9/4/2021).
Dari Jawa Tengah, lanjut Benny, ada sekitar 250 ribu pekerja migran. Rata-rata ada sekitar 3
kali lipat jumlah pekerja migran ilegal yang berangkat di setiap daerah.
"Rata-rata 3 kali lipat sesungguhnya dari jumlah jatah resmi. Di Jateng 250 ribu, diyakini tiga
kali lipat kerja di luar negeri yang dikirim sindikat," tandasnya.
Para pekerja migran tersebut terancam mendapat perlakuan semena-mena dari majikan. Mulai
dari tidak dibayar upah, penganiayaan, pelecehan seksual, hingga diperjualbelikan.
"Kekerasan fisik, penghentian hubungan kerja sepihak, bahkan diperjualbelikan. Kalau majikan
bosen jual ke majikan lain. Mau berontak tidak bisa karena dokumen ditahan. Kalau ilegal enggak
brani melapor karena bisa ditindak penegak hukum setempat. Kalau pulang akhirnya juga tidak
bawa apa-apa," jelasnya.
Ia menjelaskan dalam setahun menjabat sebagai Kepala BP2MI sudah menggagalkan
keberangkatan 610 orang ke luar negeri secara ilegal untuk bekerja.
"Selain itu sejak Januari 2020 sampai pertengahan Maret 2021 ada 169 ribu migran yang
dipulangkan. Kemudian 760 jenazah dipulangkan, bukan angka yang sedikit. Itu 80 persen
berangkat ilegal. Kemudian ada 640 yang sakit, itu pembiayaan BP2MI. Yang sakit dirawat
sampai sembuh," jelasnya.
Ironisnya, lanjut Benny, para mafia yang mengirim pekerja migran ilegal dibeking oleh oknum
aparat, pemerintah, bahkan organisasi yang dipimpinnya sendiri.
"PMI ini dihadapkan sindikat mafia penempatan ilegal yang dikendalikan segelintir orang yang
punya modal kapital. Soalnya dibeking oknum yang punya atribut kekuasaan. Ini era
transparansi, ada oknum TNI, Polisi, Keimigrasian, Kedutaan Besar, Kementrian
Ketenagakerjaan, bahkan oknum BP2MI yang saya pimpin," ujarnya.
220
