Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 236
SUDAH BERI SEJUMLAH INSENTIF, JOKOWI MINTA SWASTA BERIKAN THR
KARYAWANTAHUN INI
Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kalangan swasta memberikan tunjangan
hari raya ( THR ) bagi para karyawan pada lebaran tahun ini.
Jokowi menyebutkan momentum positif penanganan pandemi di Tanah Air harus seiring dengan
pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pihak swasta menunaikan
kewajiban tersebut.
"Pemerintah mendorong pihak swasta untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi para
karyawannya. Hal ini mengingat sejumlah fasilitas dan insentif kepada sejumlah sektor yang
telah diberikan pemerintah," kata Jokowi melalui akun Instagram resminya @jokowi, Kamis, 8
April 2021.
Pemerintah, kata Jokowi, juga mempercepat penyaluran sejumlah bantuan dan perlindungan
sosial bagi masyarakat. Dengan begitu, diharapkan konsumsi masyarakat bakal makin digenjot.
"Pembayaran THR dan penyaluran bantuan dan perlindungan sosial ini akan menggerakkan
konsumsi masyarakat yang diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional,"
tuturnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan skema pembayaran THR
keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).
"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Ida dalam siaran pers, Senin, 5 April
2021.
Ida menjelaskan, pembahasan yang dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional melibatkan
unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Dalam pembahasannya, pleno Tripartit
Nasional bertujuan memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah
terkait dengan THR.
Pembahasan itu dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan Pengupahan
Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik. "Kami akan
mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional. Setelah itu
baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.
BISNIS.
235
