Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

"Untuk itu, Australia merasa bangga bisa bergandengan tangan dengan Indonesia dalam
perjalanan memperkuat keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan, dan mencapai
kesetaraan gender yang lebih baik di tempat kerja," ujar Mr. Cox.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa partisipasi perempuan dalam dunia
kerja di Indonesia meningkat. Meskipun tidak secara otomatis mampu menciptakan kesetaraan
gender. Apalagi selama pandemi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan memang
mengalami peningkatan menjadi 53,13%.

"Adanya pandemi memberikan beban tambahan, mulai dari hilangnya pekerjaan atau
pendapatan, meningkatnya beban pengurusan rumah tangga akiba t work from home, school
from home , sehingga kekerasan dalam rumah tangg a oleh pasangan meningkat seperti yang
ditemukan dalam studi tingkat global," kata Ida dalam diskusi Woman Lead Forum 2021 Selain
itu, pemerintah juga mendorong gerakan nondiskriminasi di tempat kerja mengingat masih
ditemukan kasus-kasus semacam itu terutama di tengah pandemi seperti saat ini.

"Laki-laki dan perempuan setara, namun tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi. Ada
aspek budaya yang menghambat kesetaraan tersebut, sehingga dibutuhkan sinergi untuk
mewujudkan kesetaraan," sebutnya Menurutnya kondisi ketimpangan gender masih ditemukan
di kalangan pekerja Indonesia, mulai dari ketimpangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK),
kesenjangan upah, hingga perlakuan diskriminatif berbasis gender.

Ida tak memungkiri bahwa dalam persoalan kepemimpinan perempuan masih menjadi PR yang
harus diselesaikan. Seperti dari 4,1 juta Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana 52 persennya
adalah perempuan. Namun justru perempuan yang menduduki jabatan struktural relatif sedikit.

"Di jabatan tinggi madya, hanya ada 96 orang perempuan, jauh lebih sedikit dari laki-laki yang
berjumlah 483 orang," paparnya.

Hambatan yang dihadapi pekerja perempuan ini disebabkan oleh beban ganda, seksisme, dan
stereotip dalam masyarakat, diskriminasi berbasis gender, hingga pelecehan seksual. Lanjut Ida,
hambatan ini tidak hanya berdampak pada mereka secara individu dan keluarganya, tetapi juga
pada potensi ekonomi negara dan Indeks Kesetaraan Gender Indonesia dalam peringkat dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis menyebut hal pertama
yang dilakukannya saat memimpin portal berita daring itu yakni membuat Standard Operational
Procedure (SOP) dan stylebook mengenai pembuatan konten berita yang berperspektif gender.
Salah satunya, kebijakan larangan penggunaan kata "cantik" ketika menyebut profesi
perempuan dalam berita.

Menurutnya, itu merupakan usahanya untuk meredefinisi sosok perempuan yang selalu disoroti
aspek ketubuhannya, dan representasinya cenderung berbalut stigma dan seksisme di media
massa.

"Misalnya, waktu ada kasus prostitusi yang menimpa seorang aktris, saya dan beberapa
perempuan pemimpin redaksi (pemred) merasa tidak sreg dengan cara media memberitakannya,
karena cenderung menjatuhkan perempuan," sebutnya.

Dirinya juga menyoroti minimnya representasi narasumber perempuan yang diwawancarai
jurnalis. Dalam konteks global, keterwakilan narasumber perempuan di media hanya mencapai
24%.

"Di era digital ini, jurnalis semakin dituntut dari segi kecepatan membuat berita, sehingga mereka
cenderung memilih untuk mewawancarai narasumber yang sudah ada, yang mayoritas adalah
laki-laki. Padahal, ada banyak sekali perempuan yang kompeten untuk diwawancarai,"
terangnya.
240