Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

Taiwan terus membahas terkait pelindungan dan penempatan bagi pekerja migran Indonesia.
Salah satunya mengkaji biaya penempatan bagi PMI.
"Pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat penting bagi kedua pihak baik Indonesia
maupun Taiwan untuk melakukan evaluasi mengenai Perekrutan, Penempatan dan Pelindungan
bagi PMI," ungkap Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, sekaligus ketua delegasi
pada pertemuan Joint Task Force Indonesia - Taiwan, Jumat (9/4).

Sekjen Anwar mengatakan, sebagaimana telah diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah
menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia. Sejak itu, terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola
penempatan dan pelindungan PMI yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, yang
bertujuan untuk lebih memastikan terpenuhinya hak - hak pekerja migran sehingga mereka
dapat bekerja secara layak dan terlindungi dengan baik.

Salah satu poin yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yaitu ketentuan Pasal 30 yang
mengamanatkan bahwa setiap PMI tidak boleh dibebankan biaya penempatan. Pengaturan biaya
penempatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI. Tujuan utama dari
pengaturan pembebasan biaya penempatan ini adalah untuk menghilangkan adanya praktik
overcharge yang selama ini terjadi dan sangat merugikan PMI.

"Pada pertemuan ini, kami bermaksud untuk memperoleh tanggapan dari pihak Taiwan atas
penjelasan yang pernah kami sampaikan melalui BP2MI mengenai kebijakan pembebasan biaya
penempatan, serta sekaligus mendiskusikan beberapa isu lain yang menjadi concern kedua
pihak," ungkap Sekjen Anwar.

Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam kesempatan ini memaparkan terkait
beberapa komponen pembiayaan yang nantinya dapat dibebankan bagi CPMI, pihak pemberi
kerja, maupun Pemerintah. Komponen pembiayaan yang dimaksud diantaranya yakni; pelatihan,
Pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, paspor dan Visa, SKCK, akomodasi tiket, legalisasi PK,
Jasa P3MI dan jasa penempatan agency di Taiwan, serta jaminan sosial.

"Dalam perkembangan skema pembiayaan ini, kami terus berkoordinasi dan menyosialisasikan
baik kepada Kementerian/Lembaga, para CPMI, Pemerintah Daerah, serta asosiasi jasa
perusahaan penyalur CPMI," tuturnya.
Lebih lanjut ketua delegasi Taiwan, sekaligus Deputy Minister, Ministry of Labour Taiwan,
Mr.Wang An-Pan, menuturkan bahwa pihaknya mengerti sekali terkait biaya penempatan tentu
akan ada perubahan mekanisme yang akan berlanjut baik bagi para pengguna jasa PMI, ataupun
bagi CPMI itu sendiri.

"Dengan itu kami bersedia untuk melakukan negosiasi maupun musyawarah lebih lanjut untuk
membicarakan perubahan mekanisme ini. Kedua belah pihak perlu menyepakati terlebih dahulu
atas kebijakan pembebasan biaya ini, sebelum diberlakukan", lanjutnya.
Sebagai penutup, Sekjen Anwar mengutarakan terkait ketetapan teknis biaya penempatan yang
dibahas saat ini, masih membutuhkan waktu dan perlu pendalaman yang detail. Hal ini
diperlukan juga koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan juga asosiasi jasa P3MI, untuk dapat
menyepakati ini ke depan, guna tetap melindungi hak-hak dan juga keberlangsungan bagi
Pekerja Migran Indonesia.

[azz].

304