Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 304
Judul Indonesia-Taiwan Kaji Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran
Nama Media merdeka.com
Newstrend Penempatan PMI Taiwan
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/indonesia-taiwan-kaji-pembebasan-
biaya-penempatan-pekerja-migran.html
Jurnalis Sulaeman
Tanggal 2021-04-09 10:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pertemuan ini merupakan pertemuan
yang sangat penting bagi kedua pihak baik Indonesia maupun Taiwan untuk melakukan evaluasi
mengenai Perekrutan, Penempatan dan Pelindungan bagi PMI
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pada pertemuan ini, kami bermaksud
untuk memperoleh tanggapan dari pihak Taiwan atas penjelasan yang pernah kami sampaikan
melalui BP2MI mengenai kebijakan pembebasan biaya penempatan, serta sekaligus
mendiskusikan beberapa isu lain yang menjadi concern kedua pihak
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Dalam perkembangan skema pembiayaan ini, kami
terus berkoordinasi dan menyosialisasikan baik kepada Kementerian/Lembaga, para CPMI,
Pemerintah Daerah, serta asosiasi jasa perusahaan penyalur CPMI
Ringkasan
Guna menindaklanjuti pertemuan virtual antara Menteri Ketenagakerjaan RI dengan kepala
TETO di Jakarta pada tanggal 18 Maret lalu, Pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas
Taiwan terus membahas terkait pelindungan dan penempatan bagi pekerja migran Indonesia.
Salah satunya mengkaji biaya penempatan bagi PMI. "Pertemuan ini merupakan pertemuan yang
sangat penting bagi kedua pihak baik Indonesia maupun Taiwan untuk melakukan evaluasi
mengenai Perekrutan, Penempatan dan Pelindungan bagi PMI," ungkap Sekjen Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, sekaligus ketua delegasi pada pertemuan Joint Task Force
Indonesia - Taiwan, Jumat (9/4).
INDONESIA-TAIWAN KAJI PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
Guna menindaklanjuti pertemuan virtual antara Menteri Ketenagakerjaan RI dengan kepala
TETO di Jakarta pada tanggal 18 Maret lalu, Pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas
303
