Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 307

Sementara,  Skema  pembayaran  THR  untuk  pekerja  atau  buruh  masih  dibahas  Kementerian
              Ketenagakerjaan  dengan  melibatkan  Dewan  Pengupahan  Nasional  (Depenas)  dan  Tripartit
              Nasional (Tripnas).

              Sekretaris  Jenderal  Organisasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (OPSI),  Timboel  Siregar  meminta,
              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  untuk  memperbaiki  kualitas  peran  pengawas
              ketenagakerjaan, dalam hal ini terkait THR para pekerja.

              Pasalnya, menurut Timboel, untuk pembayaran THR 2020 saja, tidak sedikit pekerja yang belum
              mendapatkan  haknya.  Kondisi  ini  sedikit  banyak  disebabkan  lemahnya  pengawasan  dari
              Kemenaker.

              "Pengawas ketenagakerjaan harus bersikap proaktif, jangan lagi pasif menunggu di belakang
              meja," kata Timboel kepada RRI.co.id, Jumat (9/4/2021).

              Timboel meminta, Kemenaker segera menilai kondisi perusahaan di sejumlah sektor yang arus
              kasnya memang terdampak.

              Dari  penilaian  ini,  kata  dia,  selanjutnya  bisa  dikomunikasikan  dengan  kalangan  pekerja.
              Keputusan pembayaran THR pun nantinya bisa dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama.

              "Dengan adanya perjanjian bersama ini maka pengawas ketenagakerjaan terus memantau dan
              memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha
              melanggar  perjanjian  tersebut  maka  pengawas  ketenagakerjaan  harus  tegas  dan  segera
              memprosesnya secara hukum.," katanya.

              Sementara, ketika disingung THR PNS yang sudah mendapatkan kepastian dari pemerintah, ia
              mengatakan, bahwa THR PNS sudah ditanggung dengan APBN.

              "Jadi  pemerintah  harus  juga  memikirkan  THR  bagi  para  pekerja,  jangan  sampai  tidak  ada
              kepastian. Karena THR ini sudah menjadi kewajiban para perusahaan," tegasnya.

              Diketahui, pemerintah tengah membahas tentang Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi Aparat
              Sipil Negara (ASN) tanpa potongan.

              Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini
              pihaknya masih membahas skema pemberian THR PNS.
              "RPP (rancangan Peraturan Pemerintah) nya sedang dibahas," kata Isa kepada wartawan, Selasa
              (6/4/2021)..

























                                                           306
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312