Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

Susiwijono menegaskan, sederet insentif yang sudah digelontorkan pemerintah salah satunya
agar pengusaha tetap mampu membayarkan THR pada karyawannya.
"Selama pandemi berbagai insentif sudah kami berikan ke berbagai sektor, yang intinya pada
saat Ramadhan ini, begitu sudah diberikan pemerintah mewajibkan perusahaan membayarkan
secara penuh THR untuk karyawannya," pungkas dia.

Pemerintah pada 2020 mengizinkan pengusaha untuk mencicil pemberian THR bagi
karyawannya karena alasan pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Melalui SE tersebut, Ida menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh perusahaan yang tidak
mampu membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.

Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu maka perlu melakukan
dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," bunyi poin
ke-2 SE, dikutip Kompas.com di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada
pekerjanya.

Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu membayar
penuh.

Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperkenankan untuk
menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.
Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR
keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR dan denda
kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta dibayarkan pada tahun 2020.
Praktiknya, THR kemudian dibayarkan dua kali, yakni menjelang Lebaran dan Desember 2020..

298