Page 301 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 301
INDONESIA DAN TAIWAN KAJI PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN BAGI PMI
JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas Taiwan terus membahas terkait
pelindungan dan penempatan bagi pekerja migran Indonesia (PMI), salah satunya mengkaji
biaya penempatan bagi PMI.
Diskusi tersebut merupakan tindaklanjut pertemuan virtual antara Menteri Ketenagakerjaan RI
dengan kepala TETO di Jakarta pada tanggal 18 Maret lalu.
"Pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat penting bagi kedua pihak baik Indonesia
maupun Taiwan untuk melakukan evaluasi mengenai Perekrutan, Penempatan dan Pelindungan
bagi PMI," kata Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, sekaligus ketua delegasi
pada pertemuan Joint Task Force Indonesia - Taiwan dilansir dari keterangan resminya, Kamis
(8/42021).
Anwar mengatakan sebagaimana telah diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah menerbitkan
dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia.
Sejak itu, terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola penempatan dan
pelindungan PMI yang telah diatur dalam regulasi tersebut yang bertujuan memastikan
terpenuhinya hak - hak pekerja migran sehingga mereka dapat bekerja secara layak dan
terlindungi dengan baik.
Salah satu poin yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yaitu ketentuan Pasal 30 yang
mengamanatkan bahwa setiap PMI tidak boleh dibebankan biaya penempatan.
Pengaturan biaya penempatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI. Tujuan
utama dari pengaturan pembebasan biaya penempatan ini adalah untuk menghilangkan adanya
praktik overcharge yang selama ini terjadi dan sangat merugikan PMI.
"Pada pertemuan ini, kami bermaksud untuk memperoleh tanggapan dari pihak Taiwan atas
penjelasan yang pernah kami sampaikan melalui BP2MI mengenai kebijakan pembebasan biaya
penempatan, serta sekaligus mendiskusikan beberapa isu lain yang menjadi concern kedua
pihak",ungkap Sekjen Anwar.
Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam kesempatan ini memaparkan terkait
beberapa komponen pembiayaan yang nantinya dapat dibebankan bagi CPMI, pihak pemberi
kerja, maupun pemerintah.
Komponen pembiayaan yang dimaksud antara lain pelatihan, pemeriksaan kesehatan, tes
psikologi, paspor dan visa, SKCK, akomodasi tiket, legalisasi PK, jasa P3MI dan jasa penempatan
agen di Taiwan, serta jaminan sosial.
"Dalam perkembangan skema pembiayaan ini, kami terus berkoordinasi dan menyosialisasikan
baik kepada Kementerian/Lembaga, para CPMI, pemerintah daerah, serta asosiasi jasa
perusahaan penyalur CPMI," tuturnya.
Lebih lanjut Ketua Delegasi Taiwan, sekaligus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Taiwan Wang An-
Pan mengemukakan perubahan biaya penempatan akan mengubah mekanisme yang akan
berlanjut baik bagi para pengguna jasa PMI, ataupun bagi CPMI itu sendiri.
"Dengan itu kami bersedia untuk melakukan negoisasi maupun musyawarah lebih lanjut untuk
membicarakan perubahan mekanisme ini. Kedua belah pihak perlu menyepakati terlebih dahulu
atas kebijakan pembebasan biaya ini, sebelum diberlakukan", lanjutnya..
300
